Aktivis Mahasiswa Ancam Demo Dengan Massa Yang Lebih Besar

667 views

 

 

Buntut Jawaban “Ngambang” Kepala BPN | oleh : agus

Maduracorner.com, Bangkalan – Aksi unjuk rasa yang dilakukan aktivis mahasiswa Jumat (12/7) lalu dirasa masih belum memuaskan. Karena itu, pengunjuk rasa yang menamakan diri Front Mahasiswa Penyelamat Lahan Pantai (FM-Palapa) mengancam akan melakukan aksi serupa dengan jumlah massa yang lebih banyak.

Ketidak puasan pengunjuk rasa itu dipicu oleh tanggapan kepala BPN yang kurang solutif terkait dugaan jual beli tanah secara ilegal di desa Sembilangan kecamatan Bangkalan.

“Kami mempunyai bukti dan data yang soal pengkavlingan tersebut. Intinya, pada 1996 tanah tersebut berstatus hak garap. Tapi kemudian sejak tahun 2000-2005, ternyata tanah itu di perjual-belikan kepada beberapa orang, yang kemudian di kavling-kavling. Data pembelinya dan kwitansinya ada di kami,” jelas korlap pengunjuk rasa, Acek kepada MC, Sabtu (13/7).

Dia kemudian mengulas bahwa pengkavlingan itu adalah modus para Mafia tanah yg kemudian ingn memperoleh SHM pribadi. Atau dengan cara diperjual belikan ke investor.

“Buktinya ada yang sudah dijual ke Investor, seperti PT.TW (PT Tri Waroko) sebagai mana data yang kami miliki. Menurut kami, jual beli  tanah hak garap oleh mafia itu telah melanggar perbup No  7 tahun 2011,” ulasnya.

Atas kondisi ini, pihaknya mendesak BPN segera turun ke lapangan dan menyelidiki praktek ilegal jual beli tanah tersebut. Dan yang paling penting, lanjutnya, BPN segera mencabut hak kelola lahan yang sudah dipetak-petak dan diperjual belikan secara ilegal itu.

“Kami mencurigai dan menduga ada oknum BPN yang terlibat, kalau ini tidak segera di tindak lanjuti, kami akan turun dengan massa yang lebih besar,” pungkas Acek.

Perlu diketahui, dalam aksi sebelumnya, ketua BPN Bangkalan Winarto menyatakan kepada pendemo FM Palapa Jum’at (12/7) lalu, bahwa selama ia menjabat sebagai kepala BPN. Ia tidak pernah  menerima adanya permohonan penerbitan sertifikat hak milik dari sertifikat hak garap atau reklamasi.

“Kavling atau reklamasi, sampai sekarang belum ada permohonan hak yang berbadan hukum. Yang ada  hanyalah hak guna bangunan saja dan hak kelola, dan hak guna bangunan itu jangka waktunya 25 tahun,” jawab Winarto saat itu.

Dia kemudian juga menjelaskan, bahwa kavling lahan yang sudah di reklamasi oleh masyarakat itu semuanya ada meknismenya.

“Kalau yang dipertanyakan tadi PT Warako, itu perijinannya sudah lengkap. Prosesnya itu sejak tahun 2011 akhir hingga tahun 2012 awal,” kilah Winarto.(gus/krs)

Email Autoresponder indonesia