Bangkalan, maduracorner.com – Kabupaten Bangkalan tampaknya sedang mengalami krisis kepemimpinan berlarut-larut. Bahkan jalannya roda pemerintahan dituding sedang tidak normal. Hal ini dikatakan oleh mantan anggota DPRD Bangkalan, Aliman Haris kepada maduracorner.com, kamis (21/1/2015).
Pria asal Modung ini menjelaskan, indikasi paling kentara adalah seringnya Bupati Bangkalan, Makmun Ibnu Fuad yang dikatakan sering tidak masuk kerja. Bahkan dalam 2 bulan terakhir. “Semua sudah terlihat sejak setahun lalu. Mulai dari kasus telatnya pembayaran gaji Pasukan Kuning hingga mandeknya program-program instansi pemerintah di Bangkalan karena belum ditanda tangani bupati”,paparnya.
Berbagai elemen masyarakat, lanjut Aliman, juga sudah memberi masukan konstruktif terutama pada DPRD Bangkalan sebagai pihak legislatif yang bisa memberikan fungsi control pada eksekutif (bupati). “Namun nyatanya kondisi tersebut (krisis kepemimpinan) tetap terjadi”,imbuhnya.
Mantan anggota Komisi Informasi (KI) Kabupaten Bangkalan ini pun menyarankan, agar pihak DPRD bisa mengambil langkah tegas dan serius guna mengatasi masalah ini. “Legislatif memiliki banyak mekanisme yang bisa dijalankan. Mulai dari hak interpelasi, rapat pimpinan hingga hak angket”,jelas Aliman.
“Hasilnya, bisa langsung ditindaklanjuti secara resmi ke Gubernur Jawa Timur. Baru setelah gubernur bisa meneruskan ke Menteri Dalam Negeri RI”,ujarnya.
Menurut Aliman, negara (Mendagri RI) bisa merespon secara resmi atas krisis kepemimpinan yang terjadi di Bangkalan. “Apa pegangan mendagri? Yakni berdasarkan laporan resmi DPRD Bangkalan tersebut. Biar krisis ini tidak berlarut-larut dan tidak sekedar hanya wacana atau perdebatan saja. Kasihan rakyat di Bangkalan juga kan”,pungkasnya dengan mimik serius. (mad)
Penulis: Mamad el Shaarawy