Dana Bantuan Parpol |oleh : krism
Maduracorner.com, Bangkalan – Dana bantuan partai politik (banpol) dari pemerintah kabupaten (Pemkab) Bangkalan kepada parpol pemenang pemilu 2009 untuk tahun 2012 sudah dicairkan. Namun dari 14 parpol yang meraup kursi legislatif, hanya PPN yang hingga saat ini pencairannya di-pending menyusul konflik dualisme kepengurusan di tingkat cabang.
Kepastian itu dibeberkan Tri Yanto Yani, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) melalui Kabid Hubungan Antar Lembaga, Ach. Mulyono, Kamis (7/1) siang. Dia mengatakan, khusus untuk pencairan dana bantuan keuangan partai berlambang payung tersebut untuk sementara ditangguhkan sambil menunggu polemik dualisme kepengurusan DPC-nya tuntas.
“Untuk tahun 2012, sudah tersalurkan semua senilai Rp. 842.014.032,93. Dari 15 parpol yang memiliki kursi di DPRD Bangkalan, 14 parpol sudah tersalurkan, sedangkan 1 parpol yang kami anggap bermasalah yakni PPN tidak tersalurkan atau ditangguhkan karena yang bersangkutan sedang mengalami dualisme lembaga,” jelasnya.
Muljono juga menjelaskan, metode perhitungan akumulasi dana banpol kali ini berbeda dengan sebelum pemilu 2009. Untuk saat ini, dana banpol dihitung dari jumlah perolehan suara partai, sedangkan sebelumnya itu masih dihitung berdasarkan jumlah kursi.
“Kalau hasil pemilu 2004 lalu, dana banpol dihitung Rp 15 juta/kursi. Kali ini, berdasarkan Permendagri No. 24 tahun 2009, dana Banpol dihitung berdasarkan perolehan suara, yakni Rp 1.904,91/suara,” paparnya.
Dari data tersebut, PKB menjadi parpol dengan penerimaan dana Banpol terbesar dengan jumlah sebesar Rp. 212.995.606,74. Sedangkan parpol yang terendah penerimaannya adalah partai Gerindra senilai Rp 19.904.404,59. Terkait proposal dana banpol untuk tahun 2013, muljono mengatakan hingga bulan Februari ini seluruh parpol belum ada yang mengajukannya.
“Soal given-nya (peruntukan), sesuai Permendagri tersebut dana banpol dialokasikan untuk keperluan belanja sekretariat cabang Parpol meliputi hal pendidikan politik dan operasional rutin partai, seperti belanja ATK maupun sewa kantor,” pungkas Mulyono.(krs)