Data DPS Dinilai Dimanipulasi, KPU Sumenep Didemo

282 views

Sumenep, Maduracorner.com – Puluhan massa yang mengatasnamakan komunitas pemuda anti korupsi (Kompak) geruduk kantor komisi pemilihan umum (KPU) Sumenep. Senin (21/9/20).

Dengan mengendarai mobil pick up lengkap dengan peralatan sound sistem, mereka melakukan orasi di depan kantor KPU di tengah kawalan polisi.

Dalam orasinya, ketua Kompak Imam Hanafi menuding, DPS hasil pleno KPU Sumenep tidak akurat. Pasalnya, dalam pendataan jumlah pemilih yang dilakukan oleh petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP)di lapangan telah terjadi manipulasi data.

“Banyak petugas PPDP tidak turun kelapangan dan memanipulasi data, bahkan pencoklitan diwakilkan, tapi ini dibiarkan oleh KPU,” tudingnya.

Selain itu Imam mengungkapkan, dalam pelaksanaan pendataan, telah terjadi pungutan liar yang dilakukan oleh panitia pemungutan suara (PPS) terhadap PPDP.

“Per orang dipotong Rp 50 ribu dengan alasan untuk biaya pembelian Materai 6000, ini terjadi disalah satu Desa di Kecamatan Guluk-Guluk,” ungkapnya.

Adapun tuntutan Kompak terhadap KPU Sumenep diantaranya, KPU Sumenep harus melakukan pencoklitan ulang, menindak tegas PPDP pemanipulasi data, menindak tegas pungutan liar PPS terhadap PPDP, menuntut KPU agar segera menindak tegas PPS yang telah melakukan pelanggaran dalam perekrutan staff.

Bahkan, pihaknya menuntuk ketua KPU untuk mundur dari jabatannya karena dinilai telah melanggar ketentuan surat edaran KPU RI No.666/SDM.12-SD/05/KPU/XI/2017. Serta mengancam akan menggelar aksi serupa dengan jumlah massa jauh lebih besar.

“Kalau tuntutan kami tidak dipenuhi, yang jelas bakalan rame,” tegasnya.

Di sisi lain, Komisioner KPU Sumenep Syaifurahman menerangkan, tuntutan Kompak sebetulnya merujuk pada berkurangnya jumlah daftar pemilih sementara (DPS) 2020. Dimana, jumlah DPS tahun ini berkurang dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) 2019 sebanyak 40 ribu orang.

“Rekapitulasi pleno DPS KPU Pilbub 2020 yang berkurang itu hasil door to door petugas PPDP, pemilu 2019 kan tidak ada coklit, jadi tidak tau kenyataannya karena sekarang ada coklit, jadi yang meninggal dicatat dan tidak dimaksudkan dalam daftar pemilih,” paparnya.

Syaifurahman menegaskan, tugas PPDP itu adalah kerja lapangan, artinya apa temuan mereka dibawah harus dicatat.

“Siapa yang mau melarang orang meninggal, kalau temuannya meninggal ya dicatat meninggal, makanya jumlah DPT itu berkurang, jadi berkurangnya jumlah DPT pemilu 2019 ke DPS Pilbub 2020 karena pendataan tersebut,” tandasnya. (ZN)

Email Autoresponder indonesia