Dewan Nilai Program Kesehatan Gratis Masih Jauh Dari Harapan Masyarakat

Anggota Komisi D DPRD Bangkalan Imron Rosyadi-foto: Nizam/MC.com

Anggota Komisi D DPRD Bangkalan Imron Rosyadi-foto: Nizam/MC.com

Pemerintah pusat Belum Bayar Klaim I oleh : Nizamuddin

Maduracorner.com-Bangkalan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan menilai program kesehatan gratis yang diterapkan oleh pemerintah masih jauh dari harapan masyarakat. Sebab, pembayaran klaim yang seharusnya terbayarkan pada tahun yang sama, justru dihutang oleh pemerintah pusat.

Menurut Anggota Komisi D DPRD Bangkalan Imron Rosyadi, program Kesehatan gratis yang diperuntukkan bagi masyarakat ekonomi lemah merupakan program yang sangat bagus. Namun, program tersebut harus dibarengi dengan mekanisme pelaksanaan yang bagus pula.  Terlebih, bagi pemerintah pusat agar jelas memprogramkan anggarannya.

”Pemerintah pusat mengaku tidak ada anggaran untuk tahun ini. Dan berjanji akan membayar klaim dari Pemerintah Daerah pada tahun depan,”ungkapnya.

Keadaan yang demikian kata Imron, otomatis menghambat pelaksanaan dan pelaporan pemerintah daerah terhadap realisasi pendapatan daerah, dari sektor kesehatan.

Di sisi lain imbuhnya, pemerintah daerah diberikan program kesehatan gratis. Namun, di sisi yang berbeda klaim anggaran tersebut tidak sesuai dengan harapan.

Dikatakan Imron, hal ini menjadi program yang timpang. Sebab, pemerintah daerah sendiri tidak bisa menerima dana tersebut, sehingga berpengaruh terhadap pembahasan RAPBD.

Harapan ke depan, kata Imron, pemerintah pusat harus lebih serius dalam menyiapkan anggaran. Jangan membuat program diluar batas kemampuan.

”Pemerintah pusat harus lebih serius dalam menangani program kesehatan tersebut. Programnya sudah bagus, namun realisasi anggarannya yang mesti dibenahi,” jelas kader Partai Gerindra ini.

Saat ditanya pengaruh langsung terhadap masyarakat, terkait belum cairnya dana yang dimaksud, Imron menyatakan tak ada pengaruh terhadap pelayanan publik, Sebab, mengenai anggaran merupakan permasalahan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

”Masyarakat ekonomi lemah tetap dipersilahkan berobat secara gratis. Bisa melalui Jamkesmas, Jamkesda, ataupun penggunaan Kartu Sehati,” pungkasnya. (nzm/min)

Email Autoresponder indonesia