Dewan Pendidikan Curiga Data Buta Huruf Fiktiv

1193 views

ScreenShot_by_s4bb_2013-12-08_12-20-12

Bangkalan, maduracorner.com – sebanyak 26 lembaga calon penerima program Keaksaraan Fungsional Dasar (KFD) belum fixed. Kepastian ini diperoleh melalui Kabid Dikluseniraga pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) Kabupaten Bangkalan , Sumriyah, S.Sos, MM, Selasa (29/9/2015). “Kami belum membuat Memorandum of. Understanding (MoU) atau Nota kesepahaman Bersama dengan ke-26 lembaga tersebut,” ujar Sumriyah didampingi Sulistiawati, M. Pd, Kasi PLS (Pendidikan Luar Sekolah) di kantornya. “Sampai saat ini kami masih melakukan seleksi administratif kepada 26 lembaga calon penerima program KF ini,” lanjutnya. “Jadi masih ada kemungkinan berubah bila syarat administratif-nya tidak lengkap,” terangnya.

Beberapa syarat mendasar dan fundamental yang harus dipenuhi lembaga penerima KFD antara lain : berbadan hukum, memiliki rekening organisasi, memiliki kantor sekretariat dan lain-lainnya, menurut Sulistiawati, M. Pd, Kasi PLS (Pendidikan Luar Sekolah) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangkalan harus dipenuhi. “Kita akan verifikasi di lapangan terkait kelengkapan administratif tersebut,” jelas Tia, sapaan akrab Kasi PLS Dinas P dan K Kab. Bangkalan ini.

Lebih jauh Tia mengungkapkan bahwa angka Buta Huruf (BH) di Kabupaten Bangkalan merupakan angka BH tertinggi se Jawa Timur. “Tercatat pada tahun 2014 kemarin angka BH di Kabupaten Bangkalan sejumlah 80.617 orang. Angka ini merupakan angka yang lebih tinggi dibandingkan angka 50% rata-rata BH di Provinsi Jatim,” urai Tia.

Progress program KF sendiri menurut Tia berdasarkan data statistik cenderung meningkat. “Hal ini dibuktikan dengan semakin berkurangnya angka buta huruf di Kabupaten Bangkalan dari tahun ke tahun,” katanya. “Pada tahun 2013 lalu angka BH di Kabupaten Bangkalan sebanyak 87.067 orang. Angka ini berkurang di tahun 2014 sebanyak 80.617 orang,” rincinya. Pada tahun-tahun berikutnya, Tia berharap agar angka Buta Huruf di Kabupaten Bangkalan terus menurun. “Sehingga pada akhirnya Kabupaten Bangkalan menjadi Kabupaten yang bebas buta aksara,” harapnya.

Pada tahun 2015 ini program pengentasan buta aksara difokuskan pada kurang lebih 6.450 warga belajar (WB). Jumlah WB ini dibagi dalam 654 kelompok. “Setiap kelompok belajar (KB) terdiri dari 10 orang WB. Jadi 6.450 warga belajar dibagi 10 orang, sama dengan 645 kelompok belajar,” jelasnya. “Nah, ke 645 kelompok ini kemudian akan dibagikan kepada 26 lembaga calon penerima program KF yang terdiri dari lembaga-lembaga
Kemasyarakatan dan OKP serta LSM yang ada di Kabupaten Bangkalan. Masing-masing lembaga tidak sama dalam pembagian jatah kelompoknya. Bergantung dari kesiapan dan kemampuan lembaganya,” lanjut Tia.

Anggaran Program Keaksaraan Fungsional Dasar Tahun Anggaran 2015 ini merupakan Anggaran APBN (1.750 WB), Anggaran APBD I (4.600 WB) dan APBD II (100 WB).

Persoalan seputar pelaksanaan program KF dari tahun ke tahun memang kerapkali menyisakan persoalan. Dari data fiktif hingga pelaksanaan yang tidak sesuai dengan standard administratif yang benar menjadi persoalan-persoalan yang tiap tahun berulang. Belum lagi isu tak sedap tentang potongan anggaran oleh oknum tertentu. Namun untuk isu terakhir ini Sumriyah, S.Sos, MM, Kabid Dikluseniraga pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan membantah keras. “Kami tidak memotong sepeserpun dana tersebut. Karena dananya langsung cair ke rekening masing-masing lembaga. Kalau memang ada upaya pemotongan oleh oknum pejabat tertentu laporkan ke saya !,” pintanya tegas.

Sedangkan untuk upaya penertiban administrasi bagi lembaga pelaksana program ini, menurut Sumriyah, pihaknya secara proaktif melakukan monitoring dan evaluasi (monev). “Bila satu lembaga melaporkan rencana pelaksanaan satu kegiatan saja, maka kami akan langsung melakukan monev pada saat itu juga,” tekadnya.

Upaya-upaya dilakukan untuk mengurangi tingkat kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini seperti pada tahun-tahun sebelumnya.

Persoalan lain terkait program pengentasan buta aksara ini adalah akurasi data yang menunjukkan angka buta huruf di Kabupaten Bangkalan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Bangkalan, sampai detik ini pihaknya belum melakukan verifikasi data terhadap angka buta huruf di kabupaten Bangkalan. “Data buta huruf terakhir yang kami update adalah data tahun 2010,” jelas Arif, Kepala BPS Bangkalan beberapa waktu lalu.

Hal ini diakui oleh Sulistiawati, M. Pd, Kasi PLS (Pendidikan Luar Sekolah) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangkalan. “Kami memang mengambil data BPS tahun 2010. Dari data tersebut maka kita kelola per tahun dengan pengurangan sejumlah warga yang telah mengikuti program KF ini,” jelasnya.

Namun tetap saja angka outcome yang dihasilkan kurang valid karena hanya mengurangkan angka warga buta huruf dengan jumlah warga belajar di program KF secara simple (sederhana). “Tidak ada sampling yang menunjukkan uji publik terhadap serapan pendidikan warga belajar pasca mengikuti kelompok belajar di masing-masing lembaga,” tukas Jimhur Saros, Wakil Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Bangkalan. “Seharusnya ada upaya komprehensif dari Pemerintah untuk melakukan monev terkait output yang dihasilkan melalui kelompok belajar di masing-masing lembaga,” cetusnya. “Jadi, angka yang secara sederhana dikurangkan tersebut, menurut saya belum menunjukkan angka riil penderita buta huruf di Kabupaten Bangkalan,” tandasnya.

Berikut daftar lembaga penerima KFD :
1. KNPI Bangkalan
2. PC. GP Ansor Bangkalan
3. PC. IPNU Bangkalan
4. PC. PMII Bangkalan
5. PD. Aisyiyah Bangkalan
6. HMI Cabang Bangkalan
7. Pusat Studi Madura (Pusdira), Bangkalan
8. Bassama, Bangkalan
9. Lembaga Indonesia Maju, Burneh
10. Formula, Bangkalan
11. LSM eL-SIPP, Bangkalan
12. Karang Taruna Kec. Galis
13. FKMG (Forum Komunikasi Mahasiswa Geger), Geger
14. HIMA Kosgoro 1957, Kamal
15. LSM Persada Raya, Bangkalan
16. Lembaga Peduli Masyarakat, Galis
17. Karang Taruna Nyandeng Tresnah, Socah
18. Lembaga Pendidikan Awaliyah, Bangkalan
19. Yayasan Pondok Pesantren Syaichona Yahya, Kamal
20. Yayasan Ponpes An-Nasuriyah, Burneh
21. Pemuda Bangkalan Bersatu, Bangkalan
22. PKBM Nurul Huda, Modung
23. PKBM Sekar Ungu, Kwanyar
24. PKBM Al Fath, Kwanyar
25. PKBM Ihya’ Ulumudin, Klampis
26. PKBM Bina Mandaris, Tragah

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangkalan.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa angka sebaran lembaga pelaksana KFD ini-pun tidak proporsional. Dari total 18 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bangkalan, hanya ada 10 Kecamatan saja yang ditunjuk. Dan dari 10 kecamatan tersebut, sebanyak 50%-nya berada di Kecamatan Bangkalan. “Dari 26 lembaga ini terdapat 13 lembaga yang berdomisili di Kabupaten Bangkalan,” teliti Jimhur Saros, Wakil Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Bangkalan. Jadi, menurut Jimhur, sangat tidak proporsional ketika angka buta huruf ini sebaran terbesar justru ada di Kecamatan Bangkalan. “Padahal angka buta huruf terbesar justru seharusnya ada di kecamatan-kecamatan pelosok yang sulit tersentuh akses pendidikan,” ulasnya.

Yang aneh, menurut Jimhur, sejak tahun 2005 Kabupaten Bangkalan telah mendeklarasikan “bebas buta aksara”. “Anehnya, angka buta huruf terus menerus muncul dalam data statistik. Saya curiga angka ini adalah angka fiktif dengan tujuan menyerap anggaran untuk program-program muspro tertentu,” tegasnya.

By : Jiddan

Email Autoresponder indonesia