Di-PHK, 10 Karyawan SPBU Mengadu ke Disnakertrans

1032 views

 

 

Pesangon dinilai tidak layak | oleh : teguh

Maduracorner.com, Sumenep – Sebanyak 10 karyawan SPBU yang berlokasi di Desa Pekandangan Sumenep mengadukan nasibnya ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat. Lantaran terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang dilakukan oleh pengelola SPBU. Selain itu, kekecewaan mereka karena pengelola SPBU tersebut hanya memberikan uang pesangon sebesar Rp 4.000.000,- .

“Kita mau meminta perlindungan tenaga kerja terhadap Disnaertrans. Pasalnya kita telah di PHK secara sepihak karena alasan SPBU tersebut dijual pada investor lain,” terang Didik mewakili Sembilan orang lainnya.

Menurut Didi, pengelola tidak bisa serta merta melakukan PHK terhadap karyawan. Sebab, terkait hak karyawan juga sudah diatur dalam Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Diataranya, hak untuk mendapatkan upah yang layak baik upah pokok, tunjangan tetap seperti tunjangan keluarga dan masa kerja (pesangon), serta tunjangan tidak tetap seperti transportasi dan uang makan. Ditambah lagi, hak atas jaminan sosial seperti jaminan pelayanan kesehatan, keselamatan kerja, kematian, hari tua, perlindungan hukum, jaminan keluarga dan jaminan perumahan.

Masih menurut Didik, uang pesangon dinilainya tidak sesuai dengan masa kerja karyawan. Pasalnya meski suadah bekerja selama hampir 12 Tahun sejak 2002-2014, namun uang pesangon yang diberikan owner SPBU kala itu hanya Rp 4 juta yang kuitansinya diminta lagi oleh owner tanpa berita acara.

Hal senada juga diungakapkan oleh Dony yang sudah 12 tahun bekerja di SPBU tersebut. Dia keberatan lantaran uang pesangon yang diterimanya lebih kecil dibandingkan karyawan yang baru bekerja di SPBU itu.

“Bukankah dalam Undang Undang Ketenegakerjaan sudah diatur masa kerja 5 tahun, uang pesangon yang diterima oleh karyawan sebesar Rp 6 kali gaji pokok. Dan masa kerja di atas 8 tahun  akan menerima pesangon sebesar 9 kali gaji pokok. Artinya pesangon yang harus diterimanya mestinya di atas Rp 9 juta bukan Rp 4 juta. Tapi kami hanya hanya terima Rp 4juta,” terang dengan nada lesu.

Sementara itu, Kasi PPHI (Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial) Disnakertrans Bambang Sugiono mengungkapkan pihaknya sudah memanggil pihak perusahaan SPBU untuk dimintai klarifikasi. Namun sudah dua kali panggilan dilayangkan, tapi  Owner SPBU itu belum merespon dua panggilan itu.

“Untuk itu kami telah menyiapkan panggilan yang ke-tiga,” katanya. (tgh/krs)

 

 

Tag: