Diabaikan Pemkab Bangkalan, Kaum Difabel Curhat ke Pasangan Beriman

BANGKALAN, MADURACORNER.COM- Launching posko 2 Bangkalan Bersama Ra Imam-Ra Mondir (Beriman) di Jalan Halim Perdana Kusuma Bangkalan, Selasa (27/2/2018) malam, dimanfaatkan penyandang disabilitas untuk berkeluh kesah.

Dalam acara yang dikemas dengan bentuk talk show ‘cabup dan cawabup mendengar’ itu, kaum difabel menyesalkan sikap pemerintah kabupaten (Pemkab) Bangkalan yang tidak peduli terhadap warga penyandang cacat secara fisik.

“Pemkab Bangkalan tidak memperhatikan keberadaan kami sebagai warga yang memiliki keterbatasan fisik,” sesal Ketua Himpunan Penyandang Disabilitas Bangkalan (HDB), Abdul Aziz.

Menurutnya, HDB berulang kali mengirim surat kepada Bupati Bangkalan, Dinas Sosial dan Direktur RSUD Syamrabu. Namun, tidak ada satupun dari mereka bersedia menemui untuk audiensi. Hanya Dinas Kesehatan yang mau menerima dengan baik kedatangan HDB.

“Janji pemerintah bagi kami itu bulshit, karena sampai detik ini kami tidak pernah mendapat bantuan apapun,” keluhnya.

Bahkan sambung Aziz, penyandang disabilitas tidak memiliki jaminan kesehatan dari KIS maupun BPJS. HDB memang mendapat jatah jaminan kesehatan dari Kartu Sehati untuk 4000 anggota. Akan tetapi, yang menerima kurang lebih 200 anggota.

“Kami mendapat jaminan dari kartu sehati itu, hasil dari memaksa,” jelasnya.

Aziz mengaku pernah mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari salah satu oknum anggota DPRD Bangkalan setelah menggelar audiensi. Akan tetapi hal itu tidak menyurutkan niat nya untuk terus memperjuangkan hak sebagai warga Bangkalan.

“Waktu itu oknum anggota dewan menyindir saya dengan perkataan ngapain saja disini,” ucapnya.

Pemerintah kata Aziz semestinya memberikan perhatian kepada kaum difabel tanpa memandang sebelah mata. Hak-hak penyandang disabilitas itu harus diberikan karena menjadi kewajiban pemerintah.

“Kami membangun HDB dengan susah payah. Ra Imam yang dari awal membuka jalur kepada Ra Mondir yang menjabat sebagai wakil bupati,” tandasnya.

Sementara itu, KH Imam Buchori Kholil (Ra Imam) menjelaskan sengaja mengundang stake holder, LSM dan Ormas untuk menerima masukan. Keluhan dan kritikan atau harapan dari mereka adalah energi untuk menggodok program tepat guna jika pasangam Beriman ditakdirkan menjadi bupati dan wakil bupati Bangkalan.

“Prioritas kami apabila terpilih akan memberikan hak-hak masyarakat, termasuk hak penyandang disabilitas. Karena mereka juga bagian dari warga Bangkalan,” paparnya.

Kedepan lanjut Ra Imam, jangan sampai ada sikap diskriminatif terhadap kaum difabel. Mereka harus mendapat perlakukan yang sama. Dalam rumus kehidupan tidak ada perbedaan antara warga yang normal dengan warga yang memiliki keterbatasan fisik.

“Hak dan kewajiban mereka sama. Jangan diperlakukan tidak adil,” tegasnya. (*)

Penulis : Riyan Mahesa

Editor : Achmad

Pos terkait