Dituding Gelapkan Raskin, Kades Klampis Barat Berikan Klarifikasi

Warga Desa Klampis Barat saat menerima raskin pada bulan Oktober 2017

BANGKALAN, MADURACORNER.COM – Kepala Desa (Kades) Klampis Barat, Kecamatan Klampis Bangkalan membantah atas tuduhan penggelapan raskin selama 10 tahun. Tudingan tersebut, dinilai sama sekali tidak mendasar dan tidak benar.

“Saya ingin klarifikasi bahwa tuduhan ini tidak benar. Distribusi raskin semuanya saya pasrahkan ke sekdes,” tegas Kades Klampis Barat, Husnis Zaim, Rabu (22/11/2017).

Husnis meyakini isu raskin sengaja diangkat untuk menutupi perkara sebenarnya yang terjadi di Klampis Barat yaitu masalah balai desa.Perkara itu diduga melibatkan seorang tokoh bernama Misbahul Munir yang megadukan masalah raskin ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan.

“Sekitar bulan September 2017 lalu, balai desa Klampis Barat tiba-tiba dikelilingi pagar bambu. Tanah balai desa diklaim masuk bagian tanah pesisir yang sudah diurus sertifikatnya ke Badan Pertanahan oleh keluarga Munir,” imbuhnya.

Bahkan, sambung Husnis bukan hanya tanah balai yang diklaim, sejumlah tanah milik desa dan tanah negara juga sudah disertifikat oleh keluarga kepala desa lama. Warga Klampis Barat saat ini menuntut tanah negara itu agar dikembalikan dan diusut.

“Karena balai desa dipagari bambu, terpaksa saya pindah ke rumah, kasihan masyarakat,” ujar Husnis.

Menurutnya, tokoh dan aparat Desa Klampis Barat, merespon tindakan pemagaran balai desa dengan melaporkannya ke Polres Bangkalan Oktober lalu. Penyidik Satreskrim Polres Bangkalan sudah sempat memeriksa lima orang terkait pemagaran balai desa tersebut.

“Setelah kasus balai desa bergulir di Polres, mereka menyerang dengan mengangkat kasus raskin. Masalah ini sangat politis, terkait hasil Pilkades,” paparnya.

Husnis menuturkan Desa Klampis Barat dulunya dipimpin seorang kelapa yang jabatannya setara masa jabatan Presiden Soeharto yaitu selama 32 tahun. Namanya Muhassin Munir. Sebelum masa jabatannya habis pada 2007, Muhassin meninggal dan jabatan dipegang PLt atau pelaksana tugas.

Pada 2007, Pilkades Klampis Barat digelar. Ada enam calon mendaftar. dari keluarga kepala desa lama, mengusung sang anak yaitu Misbahul Munir. Husni juga mencalonkan diri dan akhirnya keluar sebagai pemenang. Husnis menang lagi pada Pilkades Klampis 2015 lalu untuk jabatan priode kedua.

“Kalau melihat riwayat Pilkades ini, sangat jelas serangan terhadap saya sangat politis, kemarin warga usul ke saya agar bikin demo tandingan, tapi saya gak mau, saya cegah mereka,” ungkapnya.

Sekretaris Desa (Sekdes) Klampis Barat Jammil menambahkan data penerima raskin sejak tahun 2007 hingga 2017 masih tersimpan rapi lengkap dengan bukti tanda tangan dan cap jempol.

“Saya lihat foto warga yang demo kejaksaan. Sebagian dari mereka pernah menerima raskin,” ucapnya.

Perlu diketahui, masalah ini bermula dari puluhan massa yang mengatasnamakan dari Desa Klampis Barat menggelar unjuk rasa di kantor Kejari Bangkalan,Senin (20/11/2017) lalu. Mereka mengaku selama 10 tahun dari tahun 2007 hingga 2017 tidak menerima raskin.(*)

Penulis: Heriyanto Ahmad
Editor: Achmad

Email Autoresponder indonesia