DPRD Bangkalan: “Mungkin Hak Interpelasi Dianggap Berbahaya Oleh Bupati”

wpid-suasana-sidang-paripurna-dprd-bangkalan.jpg.jpeg

Bangkalan,maduracorner.com – Bupati Bangkalan, Makmun Ibnu Fuad tidak hadir untuk ketiga kalinya pada rapat paripurna hak interpelasi DPRD Kabupaten Bangkalan. Rapat yang dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Bangkalan, Fatkurrahman dan Abdurrahman, senin (26/10/2015) sedianya untuk jawaban bupati mengenai pergantian anggota Komisi Informasi (KI) dari Aliman Haris kepada Sundari. 

Ketidakhadiran bupati pun mengundang reaksi dari wakil rakyat yang mengusulkan hak interpelasi itu. Salah satunya disampaikan Mahmudi, anggota Komisi A DPRD Bangkalan. Ia mengatakan, hak interpelasi sudah dianggap sama bahayanya dengan tiupan angin topan oleh Bupati Bangkalan.
 
Padahal hak angket yang diusulkan anggota dewan itu hanya sekedar untuk jawaban bupati. “Barangkali bahaya hak interplasi itu dianggap sama dengan tiupan angin topan yang bisa mengganggu jabatannya oleh Bupati Bangkalan,”sindir Mahmudi.  

Sementara Wakil Ketua DPRD Bangkalan, Fatkurrahman mengatakan, seharusnya Bupati Bangkalan menghadiri rapat paripurna sehingga tidak perlu diskorsing hingga tiga kali. “Bupati Bangkalan kan bisa menjelaskan mengapa anggota KI yang telah disetujui DPRD Bangkalan diganti. Itu saja pertanyaan anggota dewan dan tidak melebar kemana-mana,”tandas politisi PDIP tersebut. (yan/mad).

Penulis : Aryan
Editor  : Mamad el Shaarawy
Email Autoresponder indonesia