DPRD Bangkalan Panggil Dinsos dan Pihak Ketiga terkait isi paket Sembako

Bangkalan, Maduracorner.com, DPRD Bangkalan terus melakukan pengawasan terhadap kinerja dari Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Bangkalan, Madura Jawa Timur. Kamis, (21/5/2020).

DPRD Bangkalan memanggil Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bangkalan dan Pihak Ketiga sebagai penyedia Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19.

Pejabat Pengadaan Dinsos Bangkalan, Bambang Anto Supriyadi menjelaskan, secara umum pengadaan bansos itu sudah sesuai dengan surat pengadaan sesuai surat edaran LKPP nomor 3 tahun 2020.

“Surat pesanan itu dilayangkan kepada penyedia dan penyedia membalas dengan surat penawaran yang berisi rincian harga dari masing-masing item itu ditambah dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dengan total anggaran maksimal Rp 95 ribu itu sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA),”jelasnya.

Menurutnya, penyedia bisa menentukan sendiri jumlah dan merk barangnya dengan total anggaran Rp 95 ribu ditambah dengan biaya lain yang mungkin orang luar tidak membaca itu. Didalam Surat Edaran (SE) itu tidak menggunakan surat pemesanan kontrak atau lelang online, melainkan menggunakan surat pesanan.

“Jadi dilihat dari mekanisme pengadaan dan komponen harga yang tercantum dalam penawaran itu harga yang dikeluarkan oleh penyedia sudah dalam ukuran wajar dan sesuai aturan yang ada,”tutur Bambang.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Bangkalan H. Fatkurrahman mengatakan, pemanggilan tersebut terkait persoalan isi bantuan yang diduga tidak sesuai dengan anggaran yang telah disepakati sebelumnya dan sekaligus meminta penjelasan terhadap Dinsos dan pihak ketiga sebagai penyedia bantuan sosial (Bansos) Covid-19. 

“Kita panggil dan kita hadirkan pihak dinsos dan pihak ketiga, kita meminta kejelasannya, agar isu-isu yang berkembang tidak semakin meluas dan kita ingin memyelesaikan persoalan ini,”ujar Politisi Pdi Perjuangan itu.

Menanggapi hal tersebut, Wakil ketua Komisi D DPRD Bangkalan Ahmad Haryanto sebagai mitra Dinsos menyampaikan, pembahasan dan penjelasan dari pihak Dinsos dan Pihak Ketiga terkait isi sembako yang dibagikan kepada warga yang terdampak covid-19 pada prinsipnya sudah sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Namun, kata dia karena DPA itu tidak termaktub merk barang, yang ada hanya pengadaan barang dengan nilai 95 ribu. Rekrutmen pihak ketiga (rekanan) itu melalui mekanisme penunjukan langsung (PL) dikarenakan sifatnya darurat.

“Apalagi saat ini dalam keadaan darurat pandemi Covid-19, sementara rincian barang sudah sesuai dengan standar,”kata dia.

Ia menambahkan, kami mengambil kesimpulan dengan hasil rapat bahwa untuk menghilangkan item yang tidak layak itu nantinya akan dihilangkan dan ditambahkan ke item salah satu barang.

“Untuk berasnya kelas medium, di atasnya beras raskin, untuk mie yang menjadi polemik, kita usulkan mienya dihapus dan ditambahkan ke item salah satu barang,” tandasnya. (Ris).

Email Autoresponder indonesia