Bangkalan, maduracorner.com – Melalu rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bangkalan, lembaga legislative tersebut secara resmi mengajukan hak interpelasi kepada bupati Bangkalan, Makmun Ibnu Fuad, selasa (13/10/2015). Hak DPRD untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai masalah pelantikan anggota Komisi Informasi (KI) Bangkalan ini, dipimpin langsung oleh dua Wakil Ketua DPRD Bangkalan, Fatkurrahman dan Abdul Rahman.
Meski sempat diwarnai kegaduhan, namun sidang berhasil diakhiri oleh Fatkurrahman.
Sidang ini diawali saat pimpinan sidang memberi kesempatan kepada pihak pengusul hak interpelasi yang diwakili salah satu anggota DPRD Bangkalan, Mahmudi untuk menyampaikan alas an pengajuan hak mereka tersebut.
“Bupati Bangkalan telah melecehkan wakil rakyat. Karena dengan seenaknya mengganti Aliman Harist sebagai anggota KI terpilih melalui sidang paripurna DPRD Bangkalan dengan nama Sri Dariah Sundari,”kata Mahmudi.
Senada juga disampaikan anggota dewan lainnya, Musawir. Menurutnya sesuai UU NO. 23/2015, Bupati Bangkalan harus menjelaskan alas an pergantian nama Aliman Harist tersebut karena tidak sesuai dengan nama-nama yang direkomendasikan dewan.
Meski sempat memberi kesempatan kepada anggota dewan yang menolak pengajuan hak interpelasi, namun Fatkhurrahman akhirnya tetap mengetok palu sidang. “Dengan niat untuk perbaikan Bangkalan ke depan, maka dengan ini, DPRD Bangkalan secara resmi mengajukan hak interpelasi kepada Bupati Bangkalan”,tegasnya.
Usai mengetok palu sidang, Fatkurrahman langsung keluar ruangan sidang yang diikuti para anggota dewan yang menyepakatinya. Sementara sejumlah anggota yang menolak, masih bersikukuh ingin melanjutkan sidang.
“Sidang paripurna ini cacat hukum. Karena menabrak aturan sebagaimana yang diatur oleh tata tertib persidangan”,tandas Imron Rosyadi, salah satu anggota DPRD Bangkalan dari Partai Gerindra. (yan/mad).
Penulis : Aryan
Editor. : Mamad el Sahraawy