Fraksi Gerindra Nilai Paripurna Pengusulan Hak Interplasi Melanggar Tata Tertib

image

Ketua Fraksi Partai Gerindra Imam Rosyadi Saat Memberikan Penjelasan Kepada Para Jurnalis Usai Sidang Paripurna

Bangkalan, maduracorner.com – Fraksi Gerindra menilai Sidang Paripurna acara Penyampaian Usul Hak Interpelasi oleh pimpinan DPRD Bangkalan terhadap Bupati Makmun Ibnu Fuad telah melanggar tata tertib. Pasalnya, sejumlah anggota yang menolak usulan tersebut tidak diberi ruang untuk memberikan tanggapan.

“Mekanismenya setelah pengusul hak interpelasi memberikan penjelasan, baru anggota yang lain dimintai tanggapan. Termasuk jika ada anggota yang menolak usulan tersebut. Baru kemudian dimintai persetujuan,”jelas Ketua Fraksi Gerindra, Imron Rosyadi kepada maduracorner.com, selasa (13/10/2015).

Menurut Imron, jika terdapat salah satu anggota yang tidak menyetujui semestinya menggunakan mekanisme voting. Namun, dalam sidang yang berlangsung memanas tersebut, pimpinan sidang malah serta merta memutus dan mengetok palu sebagai tanda usulan hak interpelasi disetujui. Maka jelas tambah Imron, hak anggota dewan telah dikebiri.

“Sudah pasti ini melanggar tata tertib. Bagaimana mau berbicara memperbaiki Bangkalan, jika dilakukan dengan cara yang tidak baik,”sesalnya.

Terkait polemik Komisi Informasi (KI) Bangkalan, lanjut Imron, pimpinan DPRD dalam suratnya yang dikirimkan ke bupati hanya memberikan peringkat satu sampai sebelas bagi anggota KI. Sementara menurut Imron, hasil pansus tersebut hanya bersifat rekomedasi. Jadi, bupati sah melantik anggota KI meski tidak sesuai dengam hasil rekomenasi pansus.

“DPRD seharusnya tidak usah menggunakan hak interplasi. Apabila ingin meminta penjelasan dari bupati terkait pelantikan KI cukup di komisi A yang membidangi pemerintahan,”paparnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Bangkalan, Abdurrahman menyampaikan, usulan hak interpelasi akan terus berjalan karena sudah disepakati melalui sidang paripurna. Perlu dipahami, hak interplasi hanya meminta penjelasan bupati terkait pelantikan anggota KI yang tidak sesuai dengan hasil rekomendasi legislatif.

“Protes dalam sidang paripurna itu sudah biasa. Tapi 18 anggota hampir dari semua fraksi sudah menyetujui. Sidang paripurna berjalan sesuai mekanisme dan prosedur. Insyaallah tanggal 23 Oktober 2015 nanti hak interpelasi dilakukan,”tandas politisi Demokrat itu.(her/mad)

Penulis: Donny Heryanto
Editor: Mamad el Shaarawy

Email Autoresponder indonesia