CitizenJurnalism _ Ketika musibah datang sepanjang pelaksanaan ibadah haji 1436 H/2015 M — robohnya mesin derek (crane) di Masjidil Haram, Mekkah, dan tabrak anntara anggota jemaah (stampede) di Mina yang menyebabkan lebih dari 1.100 anggota jemaah haji meninggal, ada di antara anggota jemaah haji dan kalangan pemerintah serta ulama Arab Saudi yang segera menyatakan: ”Kejadian ini adalah takdir. Mereka yang wafat adalah syahid (martir)”.
Kaum beriman tentu saja wajib percaya takdir. Namun, jika kejadian berujung maut yang terus berulang sejak musibahTerowongan Mina pada 1990 yang menyebabkan 1.426 orang meninggal, orang patut bertanya apakah kejadian mengenaskan itu lebih disebabkan kelalaian dan salah urus tata kelola ibadah haji di Arab Saudi dan di negara-negara lain tempat asal jemaah haji.
Jika sementara tidak melibatkan soal takdir, sedikitnya ada tiga faktor utama penyebab musibah. Pertama, ketiadaan atau kurangnya pengaturan yang jelas (prosedur tetap) arus lalu lintas jutaan anggota jemaah haji di lokasi rawan tabrakan antara anggota jemaah dari Mekkah menuju Arafah, Muzdalifah, Mina, dan kemudian kembalike Mekkah.
Untuk menghindari tabrakan jemaah yang pergi-pulang dari melontar jumrah (jamak: jamarat) khusus, Pemerintah Arab Saudi sepatutnya menetapkan alokasi waktu bagi jemaah negara-negara. Kalaupun ada, ketentuan itu terlihat tidak ditegakkan tegas sehingga jemaah calon haji berbondong-bondong pergi melempar jumrah di pagi hari, waktu yang dianggap paling utama.
Kedua, dalam gelombang jemaah yang sangat banyak, petugas lapangan Arab Saudi tampak tidak siap dan tidak sigap memisahkan jemaah yang perg idan yang pulang dari jamarat. Jumlah mereka di lapangan tidak memadai untuk bisa mengendalikan jemaah dalam jumlah demikian besar.
Ketiga, banyak anggota jemaah tidak atau kurang disiplin. Jemaah berombongan cenderung tidak disiplin dan lebih mendahulukan kepentingan sendiri daripada keamanan bersama dan kekhusyukan beribadah.
Memandang berbagai penyebab musibah, jelas perlu pembenahan tata kelola pelaksanaan proses iibadah haji di Arab Saudi dan pengelolaan jemaah di setiap negara. Hanya dengan perbaikan tata kelola, kemungkinan musibah padam usim haji selanjutnya dapat dikurangi jika tidak dapat dihilangkan sama sekali.
Harus diakui, Pemerintah Arab Saudi sangat sensitif dalam tata kelola penyelenggaraan ibadah haji yang tidak hanya bermakna keagamaan, tetapi juga politis. Bagi Pemerintah Arab Saudi, khususnya raja, pengelolaan ibadah haji adalah hak istimewa yang tidak dapat dipersoalkan karena raja adalah ’al-khadim al-haramayn—pelayandua haram (MekkahdanMadinah).
Bagi Arab Saudi, penyelenggaraan ibadah haji di Mekkah yang dilengkapi ziarah dan shalat 40 waktu (shalatArbain) di Madinah — sepenuhnya tanggungjawabnya. Olehk arena itu, Arab Saudi cenderung menutup diri dan tidak mau melibatkan negara-negara lain pengirim jemaah haji ke Tanah Suci. Bagi Arab Saudi, keikutsertaan negara lain adalah isupolitik terkait posisinya vis-à-vis negara Islam atau mayoritas Muslim lain.
Penyelenggaraan ibadah haji tidak steril dari politik. Sejak akhir abad ke-19, misalnya, Mekkah dan Madinah menjadi pusat pertukaran dan penyebaran gagasan Pan-Islamis memenghadapi kolonialismese jumlah negara Eropa terhadap banyak wilayah Muslim. Karena itu, negara kolonialis Eropa, seperti Belanda yang menjajah Indonesia, memiliki kantor konsulat di Jeddah untuk memantau jemaah calon haji dari Hindia Belanda.
Bagi Arab Saudi, ibadah haji memberikan posis itawar penting dalam hubungan dengand unia Muslim. Sejak 1960-an, Raja Faisal menjadikan ibadah haji sebagai kunci melobi negara-negara Muslim lain mewujudkan dan menguasai Organisasi Konferensi Islam (kiniOrganisasi Kerja Sama Islam/OKI).
Melalui OKI danRabitah ’AlamIslami, Arab Saudi mendapatdukungannegara-negara Muslim lain dalampengelolaan haji tanpaharusmengompromikankedaulatanpenuhnyaatasHaramayn. Negara-negara Muslim penganut Sunni umumnyatidakmempersoalkankedaulatan Arab Saudi atasHaramayn. Saatsama, merekaberusahamendapatperhatiankhususdariPemerintah Arab Saudi atasjemaahmasing-masing.
Sepertidicatat Robert R Bianchi dalambukunya, Guest of God: Pilgrimage and Politics in the Islamic World (2004), Pemerintah Arab Saudi akhirnyamenemukandiriharusmendengarsuaranegarapengirimjemaahcalon haji dalamjumlahbesar. Negara-negaraini—Indonesia, Turki, Malaysia, Pakistan, dan Nigeria—yang mengembangkantatakelola haji modern denganinstitusipengelolaprofesionalmelaluilobiberhasilmendorongPemerintah Arab Saudi meningkatkanfasilitasdanpengelolaanibadah haji.
Kepadapihaklain, Iran (dan Libya padamasa Khadafy) sudahsejak lama menggaungkan ide tentang ”internasionalisasi” tatakelolaibadah haji di Haramayn; penyelenggaraandilaksanakaninstitusikhususbentukanbersamanegara-negara Muslim. Presiden Iran Mohammad Khatami padamusim haji 1997 pernahmencobamenggalanginternasionalisasipengelolaanMekkahdanMadinah. Usaha Khatami gagalkarenaditolak Arab Saudi yang didukungkebanyakannegara Muslim lain.
Namun, gagasan Iran initakpernahpadam. Untukmenangkismanuver Iran, Arab Saudi selaluberhasilmendapatdukungandarinegara-negara yang kianpentingdalam OKI danduniainternasional, yaitu Indonesia, Turki, Malaysia, Pakistan, dan Nigeria.
Musibah Mina (24/9) kembalimemberikan momentum bagi Iran untukberargumen, Arab Saudi gagalmenyelenggarakanibadah haji secarabaik, aman, dannyaman. KinisaatnyaPemerintah Arab Saudi menerimainternasionalisasipengelolaanMekkahdanMadinah. Sekalilagi, gagasantersebutpastiditolak Arab Saudi danmayoritasnegara Muslim lain, termasuk Indonesia.
Indonesia dapatmemainkanperanlebihkontributifuntukperbaikantatakelolaprosesiibadah haji di Haramayn. Indonesia memiliki leverage untukmelakukankemaslahatanumat Islam secarakeseluruhan. PenerimaanPresidenJokoWidododalamkunjunganke Arab Saudi (11/9) secaraluarbiasaoleh Raja Salman dapatmenjadientripentingbagi Indonesia untukmeningkatkandiplomasidanlobigunaperbaikanpelaksanaanibadah haji kedepan
Data Diri
Nama: Muhammad Aditya Lindyartono
Umur : 21
Pekerjaan : Mahasiswa
No HP : 085608541561
email : aditya.wilddragon01@gmail.com