Haknya Diduga Di Pangkas Oknum Desa, Penerima PKH Warga Desa Lacing Arosbaya Lapor Kejaksaan

Maduracorner.com. Bangkalan, – Program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin atau Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bangkalan seyogyanya tidak tepat sasaran.

Seperti halnya, Sejumlah warga miskin dan janda Kampung Pocoken 3 Desa Lacing Kecamatan Arosbaya mengadukan nasibnya ke Kejaksaan Negeri Bangkalan. Perihal bantuan PKH yang dimanfaatkan oleh aparatur Desa dan pihak lainnya, Rabu, (31/7/2019)

Nur Hayati (55 th) warga Desa Lacing Kecamatan Arosbaya mengatakan peristiwa polemik yang menimpa dirinya beserta sejumlah warga di Desa tersebut.

“Saya ini bantuan mendapat 3 kali setelah 3 kali saya tidak dapat lagi pak, terakhir bulan mei kemarin” ujar Nur Hayati

Diceritakan Nur Hayati, Dirinya lapor kepada Kepala Desa Lacing terkait polemik tersebut, terus kepala Desa Lacing menanggapi tidak tahu apa apa? Setelah itu Ia lapor ke Carek (Sekretaris Kepala Desa Lacing) dan juga mengatakan tidak tahu apa apa? Lalu Nur Hayati merasa bingung hendak mengadu kemana? Padahal ia adalah rakyat kepala Desa Lacing.

“Saya ini tidak tahu apa apa, seharusnya kepala Desa yang mengerti dan paham ini dan memberitahu kepada rakyatnya. Dari semua pengaduan saya itu pak tidak ada respon pak, karena tidak direspon, saya langsung mengadu ke Kecamatan namun saya tidak bertemu sama kepala Camat Arosbaya, cuma ketemu dengan stafnya,”jelasnya.

Menurut Nur Hayati, apa gunanya punya kartu ini disimpan dirumah. Apa hanya mau dibajang dirumah kalau pemerintah memiliki program? Ingat, ini bantuan pemerintah kepada hak milik untuk orang yang tidak mampu dan program untuk anak yang sekolah.

“Jadi bagaimana ini pak caranya, saya orang tidak tahu apa, setelah itu, kata staf kecamatan Arosbaya saya disuruh pergi ke Dinas Sosial Bangkalan,” ungkapnya.

Setelah di cek ke Dinas sosial pak, pada bulan Mei kemarin saya dapat dan setelah itu saya tidak dapat lagi.

“Bulan Mei kemarin saya dapat 450 perorang. meskipun orang orang disana ada yang mendapat 1 juta,” ujarnya.

Ia juga menambahkan Kepala Desa dan Carek beserta Pendamping PKH di Desa tersebut tidak transparan mengenai jumlah nominal yang ia terima.

“Dan jumlah nominal keseluruhan tidak diinformasikan pak, seharusnya saya perbulan mendapat nominal berapa tidak dikasih tahu, cuma pertama 500 dan terakhir menerima 450 setelah itu tidak ada lagi,” tandasnya.

“Kepal Desa Lacing mengatakan tidak tahu apa apa, terus saya katakan saya mau mengadu kemana pak? Ini masalah masyarakat Lacing dan saya rakyatnya. Terus bilangnya itu bukan urusan saya,” tambah wanita janda tersebut.

Setelah itu, kata Hayati, saya diarahkan menghubungi nama Taufik apel Desa Lacing, katanya yang memegang ini kata Pak Kalebun, terus saya telpon dan ngak ada jawaban

Terus setelah itu minta kartu keluarga karna nama sofiya tercantum di Kartu Keluarga neneknya setelah kami memberikan KK sampai sekarang tidak ada kejelasan sama sekali.

“Kami biasanya mendapat bantuan tersebut tiga bulan sekali dengan nominal 450 ribu,” ungkapnya.

Ia juga menceritakan bahwa banyak masyarakat Desa Lacing juga mendapat bantuan beras. Sedangkan 11 orang miskin dan janda yang datang ke Kejaksaan tersebut tidak memperoleh.

“Saya ini janda pak, saya punya anak yatim pak,” jerihnya.

Ditempat sama, Satima janda umur (50 th) mendapat bantuan hanya sekali. Menurutnya, kartunya diambil oleh Oknum Desa, setelah diambil selama 1 tahun. Beberapa hari lalu dikembalikan dan dicek ke Bank sisa uangnya tinggal 20 ribu. Menurut Satima masuknya 6 juta, padahal ia tidak merasa menerima.

Menanggapi pengaduan masyarakat tersebut. Kejaksaan Negeri Bangkalan melalui Kasi Intelijen Putu Arya Wibisana, mengatakan untuk sementara pihaknya menerima dulu laporan dari masyarakat perihal laporan penyalahgunaan program keluarga harapan tersebut.

“Kebetulan yang lapor pada hari ini kita terima 11 orang dari Desa Lacing dan dari pengaduan ini kami terima dulu kemudian kita pelajari hingga nanti bersama tim yang akan mendalami apakah ini bisa di lanjutkan untuk mengungkap oknum oknum yang ada disini,” ujarnya.

“Sementara ini, Secara garis besar yang dipermasalahkan oleh mereka bahwa mereka tidak mendapatkan saluran bantuan itu tidak semestinya dari situ nanti kita akan dalami. Dan indikasi pemotongan bantuan yang dilakukan oleh Oknum Desa,”pungkasnya (tkn).

Email Autoresponder indonesia