Hasil PIlkades Durjan Digugat Melalui PTUN

1009 views

image

Konpres soal gugatan ke PTUN

Bangkalan,Maduracorner.com- Calon Kepala Desa (Cakades) Supriyadi Evendi mengugat hasil pemilihan kepala desa (pilkades) Durjan lewat PTUN Surabaya dengan nomer register 04/G/2015/PTUN,SBY tertanggal 9 Januari 2015. Adapun materi gugatan yang di sampaikan lewat kuasa hukumnya Supriyadi, adalah tentang pelaksanaan pilkades Desa Durjan Kecamatan Kokop yang dilaksanakan tanggal 8 Desember 2014 silam untuk masa jabatan 2014-2020. Dinilai cacat hukum karena tidak menggunakan dasar hukum UU No.6/ 2014 tentang desa dan Peraturan Pemerintah (PP) No.43/2014 tentang peraturan pelaksanaan UU No.6/2014 tentang desa.

“Pelaksanaan pilkades Desa Durjan cacat hukum karena masih menggunakan UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No.72/ 2005 tentang desa. Padahal pasal 200-216 UU No.32/2004 yang khusus mengatur masalah desa sudah dicabut. Termasuk PP No.72/2005 tentang desa juga sudah dicabut oleh pasal 153 PP No.43/2014,”ujar kuasa hukum Supriyadi Muh. Sholeh, kepada puluhan awak media, Senin, (12/1/2014).

Gugatan lainnya yang diajukan ke PTUN Surabaya, kata Sholeh, diantaranya, biaya pilkades Durjan sebesar Rp.330 juta waktu itu di tanggung 3 cakades. Padahal jika panitia menggunakan dasar hukum PP No.43/2014 biaya pilkades dibebankan kepada APBD Bangkalan. Panitia pilkades juga dinilai melakukan kecurangan karena usia Mahrus Ali yang telah dilantik sebagai kades Desa Durjan, sebenarnya belum genap 25 tahun. Tepatnya, Mahrus Ali lahir tanggal 7 Agustus 1990 tapi dirubah menjadi 1 Agustus 1985 dan perubahan tersebut dikuatkan oleh penetapan PN Bangkalan No.49/Pdt.P/ 2013/PN Tanggal 25 Juni 2013, dinilai penuh kebohongan.

Tidak hanya itu, untuk memuluskan niatnya menjadi kades Durjan. Mahrus Ali  juga merubah tahun kelahir di kartu tanda penduduk (KTP)  dan kartu keluarga (KK). “Tindakan Mahrus Ali merubah tahun kelahiran pada KTP dan KK tanpa penetapan PN Bangkalan, sesuai pasal 263 KUHP adalah tindakan pidana pemalsuan. Sudah dilaporkan ke Polres Bangkalan dengan nomor : LP/264/IX/2014/Jatim/RES Bkl tanggal 3 Nopember 2014,” tuturnya.

Bisa disimpulkan, lanjut Sholeh, secara nyata proses pilkades Desa Durjan itu cacat hukum dan harus dibatalkan. Sebagaimana disebutkan pada pasal 37 ayat 6 UU No.6/2014, dikatakan dalam hal terjadi perselisihan hasil pilkades, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 hari sebagaimana dimaksud pada ayat 5. “Sekarang bola ada ditangan Bupati Bangkalan apa mau menyelesaikan masalah ini atau PTUN Surabaya yang akan membatalkan hasil pilkades Desa Durjan,” pungkasnya.

Penulis : Aryan
Editor   : Sohib

Email Autoresponder indonesia