Honorer Di Bangkalan Diduga Jarang Masuk Jam Kerja Namun Setiap Bulan Terima Gaji

Maduracorner.com, Bangkalan, Tenaga Honorer di lingkungan pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan diduga kurang memperhatikan kedisiplinan.

Bahkan, diduga terdapat honorer di salah satu perangkat daerah menerima gaji setiap bulan namun jarang masuk pada saat waktu jam kerja.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur, (BKPSDA) Kabupaten Bangkalan, Ari Murfianto mengatakan, kedisiplinan honorer sebenarnya sudah ada dalam paraturan Bupati No. 10 tahun 2013.

“Disana mengatur tentang honorer dan tenaga harian lepas mulai dari proses perpanjangan SK dan pembinaan ketika terjadi penyimpangan atau yang melanggar peraturan,” ujarnya, Senin, (19/8/2019).

Menurutnya, secara administrasi tentang kepegawaian masih dibawah BKPSDA tetapi secara teknis pembinaan seluruh pegawai itu melekat di masing – masing perangkat daerah.

“Jadi ketika ada tenaga honorer diduga melakukan pelanggaran maka proses administrasinya terlebih dahulu ada di masing masing perangkat daerah,” pungkasnya.

Ia juga mengumpamakan apabila terdapat honorer melakukan pelanggaran maka pihaknya mengatakan akan proses dan hasil proses tersebut akan di sampaikan kepada Bupati.

“Sanksinya terdapat sanksi ringan, sedang dan berat. Dan ketika mengacu kepada sanksi berat maka akan dilakukan tindak lanjut oleh bupati. Seperti langsung pemecatan atau pemberhentian dan nanti kita proses SK pemberhentiannya,” tandasnya.

Kalau ada honorer yang melakukan pelanggaran disiplin maka selama pimpinan perangkat daerahnya tidak melakukan proses dan tidak melaporkan maka kita tidak akan tindak.

“Dari adanya perbub tahun 2018 ketika ada pembinaan tidak kurang kurangnya kami menyampaikan sosialisasi kepada seluruh pegawai,” terangnya.

Ia juga mengatakan akan menindak tegas apabila terdapat honorer ataupun PNS melakukan pelanggaran. Menurutnya apabila terdapat temuan dibawah BKPSDA tidak bisa langsung membina karna masih dibina di perangkat daerah masing masing.

“Karna kalau kita langsung melakukan tindakan kita tidak memiliki kewenangan langsung mutlak terhadap pembinaan tersebut karna sudah diatur secara teknis,” jelasnya.

Begitu juga PNS sama, BKSDA ini hanya sebagai eksekutor ketika pelanggarannya itu berat dan sudah pertimbangan dari inspektorat dan sebagainya maka sanksi kita berikan

“Selama ini tidak ada laporan sehingga kita tidak bisa tindak lanjut. Apalagi diduga ada honorer tidak pernah masuk jam kerja namun tetap menerima gaji maka asumsi bagi kami bahwa yang bersangkutan tetap ada. Jadi kita menunggu dari perangkat daerah masing masing. Kita tidak bisa tindak tegas dulu karna harus dimulai dari perangkat daerahnya,” paparnya (tkn).