Ini Tanggapan Anggota DPR RI Asal Madura, terkait Usulan Agar Santri Tetap Jadi Garda Terdepan

Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Gerindra R Imron Amin menanggapi adanya tuduhan radikalisme yang belakangan ini kerap dituduhkan kepada kaum santri di pondok pesantren.

“Tidak sewajarnya tuduhan itu dilontarkan mengingat bahwa santri merupakan elemen yang menjadi bagian penting dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia” kata R Imron saat Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi I DPR RI dengan pakar/akademisi, di Gedung Nusantara I DPR RI, Selasa, (8/9/20).

Ia juga menambahkan, bahwa di zaman penjajahan dahulu, santri dengan dipimpin seorang ulama terkemuka Kiai Haji Hasyim Asy’ari, merupakan pejuang kemerdekaan.

“Kalau kita flashback, melihat sejarah, jelaslah bahwa santri sangat berjuang dalam kemerdekaan,”
Imbuh Wakil rakyat dari Dapil Madura yang akrab disapa Ra Ibong.

Dalam RDPU ini menghadirkan sejumlah pakar, yaitu Prof. Huala Adolf, SH., LL.M., Ph.D. Edy Prasetyono, S.Sos., Mis., Ph.D., Evan A laksamana Madya. TNI Dr. Amarulla Octavian, S.T., M.SC., DESD., CIQnR., dan Curie Maharani Safitri Ph.D.

RDPU dengan pakar ini dalam agenda Pembahasan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerjasama Dalam Bidang Pertahanan.

Oleh karena itu, Ra Ibong menawarkan solusi agar santri tetap menjadi ujung tombak bela negara. Salah satu usulannya adalah mempertimbangkan adanya agenda bela negara di pesantren.

“Bagaimana kalau misalnya kita memperhatikan pesantren seperti  adanya agenda bela negara mungkin juga seperti kita kemarin sebelum dilantik jadi anggota DPR kita harus mengikuti Lemhanas. Lemhanas itu kan kita diberi pemahaman terkait kenegaraan kita,” tandasnya. (Ris)

Email Autoresponder indonesia