Kejari Ajukan Kasasi Kasus Korupsi Larangan Slampar ke Mahkamah Agung

Pamekasan, Maduracorner.com – Kejaksaan Negeri Pamekasan tampaknya tidak menyerah untuk mengawal kasus korupsi raskin Desa Larangan Slampar Kecamatan Tlanakan Pamekasan. Buktinya setelah banding ditolak pengadilan tinggi, kejari langsung mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Menurut Jaksa Fungsional Kejari Pamekasan, Yulistiono langkah kejari membawa kasus tersebut ke Mahkamah Agung lantaran putusan terhadap terdakwa Mustahep, selaku kepala desa slampar saat itu lebih rendah daru putusan jaksa penuntut umum (JPU) yakni hanya 1,3 tahun dari tuntutan 2,6 tahun.

”Alasan kejari Pamekasan mengajukan kasasi karena putusan pengadilan tindak pidana korupsi lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum,” katanya, Kamis (08/01/15).

Langkah tersebut mendapat dukungan dari masyarakat Larangan Slampar yang juga sebagai pelapor, Zainollah. Menurutnya putusan pengadilan tipikor sangat tidak memenhui rasa keadilan sehingga dia mengapresiasi langkah yang dilakukan kejari.

“Kalau hukuman ringan, berarti penegakan korupsi di negeri ini berjalan mundur. Padahal koruptor adalah musuh negara, sama seperti teroris,” ungkapnya.

Untuk diketahui, Pengadilan Tipikor Surabaya memvonis Mustahep selama 1 tahun 3 bulan dengan denda Rp. 50 juta subsider 1 bulan penjara dan uang pengganti sebesar Rp. 439.449.000. Putusan tersebut dianggap tidak memenuhi rasa keadilan karena terdakwa merugikan negara hingga Rp. 1 Milyar.

Penulis : Fatahilah Kamali.                         Editor : Gebril Altsaqib

Email Autoresponder indonesia