Ketua Komisi B : “Kebijakan Pertamina dan Kementerian BUMN tidak pro rakyat”

Kenaikan Elpiji Non Subsidi Dinilai Memperpuruk Kondisi Rakyat |  oleh : agus

Maduracorner.com, Bangkalan – Kebijakan pemerintah menaikkan harga elpiji nonsubsidi 12 kg memicu fenomena beralihnya konsumen non subsidi ke subsidi. Dampak selanjutnya, permintaan elpiji bersubsidi 3kg membludak.  Kalau sudah demikian jika hal  itu tidak dibarengi dengan ketersediaan stock yang cukup maka akan terjadi lonjakan harga pada elpiji 3kg. dampak inilah yang mulai dikhawatirkan Abdul Rofik, Ketua  Komisi B DPRD Bangkalan.

“Tingginya permintaan terhadap elpiji 3 kilogram berdampak pada naiknya harga barang tersebut, khususnya di tingkat pengecer. Itu harus segera diantisipasi sebelum kondisinya semakin meresahkan masyarakat. Pertamina harus menjamin ketersediaan stok elpiji 3 kilogram agar dapat menghindari kelangkaan,” terang Rofik.

Karena jika ini tidak dilakukan, masih menurut Rofik, efek domino dari kebijakan Pertamina dan Kementerian BUMN ini akan justru membuat kondisi perekonomian rakyat semakin terpuruk.

Ditempat terpisah, seorang pengecer elpiji nonsubsidi 12kg mengeluhkan sikap pemerintah yang menaikkan harga elpiji nonsubsidi 12kg per tanggal 1 Januari 2014 seharga sekitar Rp 3.500 per kilogram. Tapi kemudian diturunkan lagi menjadi Rp 1.000 per kilogram,  “ini  saya beli dengan harga diatas Rp 100.000 per tabungnya seraya menunjukkan tumpukan elpiji nonsubsidi 12kg, tapi syukurnya berbarengan dengan turunnya harga itu persediaan saya sudah tinggal 2 biarlah yang 2 ini rugi, saya anggap sodaqoh,” pungkasnya.(gus/krs)

Email Autoresponder indonesia