Komisi A Desak Ijin Reklamasi Pantai Sembilangan Dikaji Ulang

790 views

 

 

Komisi A tinjau lokasi reklamasi pantai. foto : agus/mc.com

Komisi A tinjau lokasi reklamasi pantai. foto : agus/mc.com

 

2 Perusahaan Docking Kapal Disidak | oleh : agus
Maduracorner.com, Bangkalan – Komisi A DPRD kabupaten Bangkalan meminta  agar pemerintah Bangkalan meninjau ulang semua perijinan yang dikeluarkan untuk PT. Warako. Komisi A menilai ijin yang terbitkan Pemerintah Bangkalan termasuk sertifikat hak guna bangunan (HGB) dari BPN terhadap PT. Warako di pesisir pantai desa Sembilangan kecamatan Kota Bangkalan itu masih menyisakan masalah sosial dan ekonomi, terutama bagi nelayan lokal.

 

“Begitu mudahnya  BPN  menerbitkan sertifikat. Padahal proyek di pesisir pantai bisa merusak ekosistem laut, yang merupakan sumber daya ekonomi nelayan setempat,” ulas Syafi.

 

Seharusnya, masih menurut Syafi, BPN lebih jeli dalam menerbitkan sertifikat tanah. Bukan hanya sekedar berpedoman terpenuhinya persyaratan perijinan pemohon. Namun harus lebih pada aspek sosial adan kearifan lokal dengan mengutamakan kesejahteraan masyarakat.

 

“Walaupun Pemda telah mengeluarkan ijin lokasi dan reklamasi, BPN selaku pejabat pertanahan harus bisa menolak apabila itu merugikan masyarakat,” terang Syafi seraya menuturkan bahwa sebelumnya, DPRD menerima pengaduan nelayan setempat yang mengeluh karena luas pantai semakin sempit sebagai dampak dari ekspansi aktivitas industri di pesisir desa Sembilangan.

 

Menanggapi hal itu, Kepala Kantor BPN Bangkalan, Winarto menyatakan, penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) untuk PT Warako sudah sesuai prosedur yang berlaku. Baik itu ijin prinsip, ijin lokasi, ijin badan hukum dan ijin Reklamasi telah dipenuhi oleh PT Warako selaku pemohon. Apabila semua dukumen dan bukti yuridis telah dipenuhi, maka BPN tidak berhak menolak pengajuan dokumen.

 

“Berdasarkan peta bidang, luas areanya 1,6 hektar. Dan kami sedah cek ke lapangan dengan mengukur pasang surut air laut,” terang Winarto.

 

Sementara itu Direktur PT Warako, Komang Kurnianto berharap agar pemerintah tidak menghentikan ijin usahanya yang saat ini dalam proses pembangunan infrastruktur.

 

“Persyaratan telah kami penuhi, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku,” jelas Komang.

 

Sebagai kompensasi terhadap dampak sosial dan ekonomi yang timbul, PT Warako berjanji akan merekrut warga lokal sebagai pekerja.

 

“kedepan kami akan mempekerjakan 300 sampai 500 tenaga kerja lokal yang terdiri pekerja tetap dan tidak tetap, dan tidak menutup kemungkinan bertambah jika mengalami kemajuan yang pesat,” pungkas Komang.

 

Usai hearing, anggota komisi A dan C langsung melakukan sidak ke lokasi PT Warako dan PT. Adi Luhung. Pada saat melihat kondisi bangunan dan pagar PT. Warako ternyata belum membayar pajak IMB. Sehingga dewan mengancam akan menghentikan proses pembangunan PT. Warako yang bergerak di bidang jasa perbaikan kapal tersebut.(gus/krs)

 

Email Autoresponder indonesia