Bangkalan, maduracorner.com – Keberadaan pendamping desa banyak mendapat sorotan dari sejumlah pihak. Salah satunya dari komisi A DPRD Bangkalan. Pasalnya, proses rekrutmen dinilai tidak fair karena didominasi golongan tertentu. Bahkan beredar anggapan bahwa pendamping desa banyak yang tidak memiliki kecakapan di bidangnya tersebut.
“Pendamping desa itu tidak penting, hanya buang-buang anggaran saja,”cetus Sekretaris Komisi A DPRD Bangkalan, Mahmudi kepada maduracorner.com, Jum’at (18/3/2016).
Politisi Hanura ini menjelaskan, rekrutmen pendamping desa justru membuat anggaran membengkak. Untuk membangun pemerintahan desa tidak perlu harus melakukan rekrutmen baru. Akan tetapi, cukup melakukan pemberdayaan terhadap komponen yang sudah ada di desa.
“Dulu sudah ada PNPM tapi dibubarkan. Sekarang ada namanya pendamping desa. Kalau gagal pasti ada nama baru entah itu apa,”sindirnya.
Mahmudi menilai, mulai dari proses awal rekrutmen sudah tercium aroma nepotisme. Mayoritas yang lolos adalah golongan tertentu yang belum terjamin keahliannya. “Ya lihat sendirilah pendamping desa didominasi golongan siapa,”tandasnya.
Sementara itu, Kepala Bapemas Bangkalan, Ismet Effendi menyatakan, proses rekrutmen dilakukan oleh provinsi dan pemerintah pusat. Sehingga, pihaknya tidak mengetahui apa saja yang menjadi ketentuan dalam proses rekrutmen tersebut. “Kami hanya diminta membantu mengumumkan yang lolos seleksi,”singkatnya. (her/mad)
Penulis: Heriyanto Ahmad
Editor: Mamad el Shaarawy