Wacana Revisi Perda Pilkades | oleh : agus
Maduracorner.com, Bangkalan – Ketua Komisi A DPRD Bangkalan Syafiudin Asmoro kembali menguatkan wacana terkait revisi Perda tentang pemilihan kepala desa (pilkades). Dia berpendapat perlu untuk mengalokasikan biaya pilkades dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des).
“Sehingga, biaya yang ditanggung setiap calon kepala desa (kades) tidak terlalu besar,” ujarnya.
Sebelumnya dia menjelaskan, APB-Des itu didapat dari pendapatan asli desa. Salah satunya dari hasil pengelolaan tanah pecaton di tiap desa. Hanya saja, sejauh ini pengelolaan tanah pecaton untuk mensuplai APB-Des di Bangkalan masih belum jalan karena minimnya wawasan tentang hak kelola tanah pecaton. Kondisi ini yang berimbas pada pengalihan beban biaya pilkades kepada para calon.
“Kita memaklumi belum terlaksananya APBDes itu. Karena masyarakatnya belum banyak tahu tentang hasil tanah pecaton,” papar politisi dari partai Gerindra ini.
Kemudian lanjut Syafi, besar pengalokasian dana APB-Des, tergantung kekuatan Pemkab. Sebab, dana APB-Des harus sesuai dengan perimbangan keuangan hasil pendapatan per desa dan Pemkab.
“Bisa saja 20 juta untuk setiap desa. Kalikan banyaknya desa di Bangkalan. Kalau tidak salah, ada 281 desa yang tersebar di 18 Kecamatan. Berarti kan hanya 5,6 milyar untuk pilkades,” jelasnya.
Diakui Syafiudin, menjalankan APB-Des tiu memang relatif sulit. Dan di kabupaten lain pun yang notabene perkotaan, APB-Des masih belum terlaksana juga. Oleh karenanya untuk Bangkalan ini perlu adanya penambahan pasal dalam Perda No 7 Tahun 2006 tentang Pilkades.
“Pasalnya bisa berbunyi, selain berasal dari calon kades, setiap pilkades perlu adanya subsidi dari Pemkab Sehingga tidak hanya orang kaya saja yang mampu bersaing dalam pilkades, tapi orang kurang mampu juga bisa mencalonkan sebagai kepala desa,” pungkasnya.(gus/krs)