Komisi C Pertanyakan Realisasi Anggaran PRKP

1109 views
Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Bangkalan, Abdul Aziz

Bangkalan, Maduracorner.com – Komisi C DPRD Kabupaten Bangkalan soroti Realisasi anggaran triwulan pertama tahun anggaran 2020 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP).

Realisasi anggaran triwulan pertama tahun anggaran 2020 Dinas PRKP itu di anggap semberaut alias asal-asalan oleh Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Bangkalan. 

Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Bangkalan, Abdul Aziz menyampaikan realisasi atau pelaksanaan dari program itu tidak sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang ada di Dinas PRKP Tahun Anggaran 2020.

“Dari target capaian di DPA sebesar 0,00%, sedangkan dalam laporan realisasi anggaran program dan kegiatannya secara akumulatif hanya sebesar 2,36%,” ujar pria yang akrab disapa Aziz. Senin (13/4/2020).

Pria kelahiran Desa Dabung, Kecamatan Geger itu juga menyampaikan, anggaran program dan kegiatan di DPA triwulan pertama tahun anggaran 2020 sebesar Rp.19.764.473.182, realisasinya hanya sebesar Rp. 489.884.218 (2,48%).

“Sebesar Rp. 19,274,588,964 (97,52%)
yang tidak diserap, ini sudah tidak riskon lagi”, tambahnya.

Menurutnya, Dengan temuan fakta tersebut, Pihaknya beranggapan bahwa realisasi anggaran Dinas PRKP tidak sesuai dengan Pasal 133 ayat (6) Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019.

“Bawa DPA adalah dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran,”tuturnya.

Abdul Aziz juga menegaskan akan terus melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran Dinas tersebut sesuai dengan Pasal 365 ayat (1) dan Pasal 366 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2014 jis Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 153 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014, Pasal 2 huruf (c), Pasal 21 ayat (2), Pasal 23 huruf (c), Pasal 48, dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017, dan Pasal 81 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018.

Politisi Berkarya Abdul Aziz menegaskan, bahwa hasil evaluasi dan temuan terhadap realisasi anggaran dinas tersebut dalam waktu dekat ini akan dilaporkan kepada BPK RI, BPKP Jawa Timur, dan Inspektorat Kabupaten Bangkalan.

“Hal ini adalah bentuk kongkrit implementasi sebagai fungsi pengawasan yang telah diatur dalam regulasi yang ada,” pungkasnya.

Diketahui, rapat evaluasi aggaran triwulan itu  berlangsung di Aula Gedung DPRD Bangkalan dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Kabupaten Bangkalan. (Ris).

Email Autoresponder indonesia