KPUD Bangkalan Gelar Bimtek Pelaporan Dana Kampanye

671 views

Sumbangan perorangan maksimal Rp 1 M dan Perusahaan Rp 7 M | Oleh : Aryan

para peserta Bimtek foto bersama auditor usai acara-foto : Aryan/MC.com

para peserta Bimtek foto bersama auditor usai acara-foto : Aryan/MC.com

Maduracorner.com,Bangkalan – Guna menyamakan laporan dana kampanye peserta pemilu legislatif (pileg) DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten, KPUD Bangkalan, Sabtu, (7/12) menggelar acara bimbingan tehnis (Bimtek) Peraturan KPU No.17/ 2013 tentang pedoman pelaporan dana kampanye (PPDK) peserta kampanye pemilihan umum legislatif (pileg) bagi anggota DPR,DPD dan DPRD.

Bimtek tersebut diikuti ketua dan bendahara dari 12 partai politik yang terdaftar sebagai peserta pemilu. Dalam acara tersebut, KPUD Bangkalan menghadirkan dua orang nara sumber selaku auditor yaitu Agus Susilo dan Diana Suteja dari Ikatan Akutansi Indonesia ((IAI) Jatim serta  moderator dari Komisioner KPUD Bangkalan, Abd Somad.

Salah seorang auditor Agus Susilo menjelaskan, tehnis
laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, jenis bukti penerima dan pengeluaran dana kampanye per orangan maupun atas nama partai masing- masing. Termasuk sumbangan poster, banner, mobil maupun sepeda motor dan sumbangan dalam bentuk lainnya. Aspek legalitasnya harus bisa dipertanggung jawabkan dalam bentuk pengisian laporan penerimaan dana kampanye partai paling lambat tanggal 27/12- 2013 sudah dilaporkan atau kalau ada perubahan dana sumbangan kampanye yang diterima berikutnya, paling lambat (17/4-2014) atau saat memasuki minggu tenang harus sudah dilaporkan ke KPUD Bangkalan dan akan diperiksa oleh para auditor yang ditunjuk oleh KPU Propinsi Jatim.

“Sumbangan dana kampanye untuk masing- masing partai peserta pileg 2014,yang bersumber dari perorangan maksimal Rp.1 milyar dan yang dari perusahaan maksimal Rp.7 milyar. Kalau sumbangan dana melebihi aturan yang telah ditetapkan. Kelebihannya akan dimasukan ke kas negara,” terang auditor Agus Susilo.

Sementara itu, Ketua KPUD Bangkalan,Fauzan Jakfar mengatakan,  sesuai UU 2012/ pasal 138, disebutkan wajib hukumnya bagi 12 partai peserta pemilu pileg membuat laporan khusus penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dari masing-masing partai. Bagi partai yang bandel atau tidak membuat laporan dana kampanyenya, KPUD Bangkalan akan mencoret partai ybs. sebagai peserta pileg dan bila mendapatkan kursi, KPUD Bangkalan akan mengusulkan agar tidak dilantik.
“Demi amannya, sebaiknya partai peserta pileg mengikuti aturan main yang berlaku,” pungkan Fauzan.(yan/shb).

Email Autoresponder indonesia