Langkah Hukum Jika Barang yang Dibeli Ternyata Kadaluwarsa

1080 views

Bangkalan, maduracorner.com – Kedaluwarsa atau yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai kedaluwarsa berarti terlewat dari batas waktu berlakunya yang ditentukan (makanan), yang diterbitkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang kami akses dari laman resmi Pusat BahasaKementerian Pendidikan Nasional RI.

Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU Perlindungan Konsumen”) , barangadalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan atau tidak dihabiskan, yang dapat digunakan digunakan, digunakan, digunakan, digunakan oleh konsumen.

Kami kurang mendapat jawaban yang jelas tentang barang tersebut tidak termasuk tanggal kadaluwasa atau barang tersebut ada tanggal kadaluwarsa akan tetap diperjualbelikan. Oleh karena itu kami akan menjelaskan,

Berkaitan dengan kadaluwarsanya suatu barang, salah satu tindakan yang ditujukan bagi usaha, khusus terkait produksi dan perdagangan barang / jasa, menurut Pasal 8 ayat (1) huruf g UU Perlindungan Konsumen , yaitu tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau penggunaan waktu baik atas barang tertentu.

Ancaman pidana bagi pelaku usaha Yang melanggar larangan tersebut berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen Adalah pidana Penjara pagar lama 5 (lima) Tahun ATAU pidana Denda pagar Banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Selain hukuman di atas, terhadap hukuman yang dapat dijatuhkan hukuman tambahan, pasal 63 UU Perlindungan Konsumen :

Sebuah. perampasan barang tertentu;

b. mengumumkan keputusan hakim;

c. pembayaran ganti rugi;

d. permintaan penghentian kegiatan tertentu yang menimbulkan timbulnya kerugian konsumen;

e. Dapat menerima barang dari peredaran; atau

f. pencabutan izin usaha.

Sebagai usaha, pemilik mini market tidak boleh mencatumkan tanggal kadaluwarsa pada barang yang dijualnya.

Jika barang tersebut telah dicantumkan tanggal kadaluwarsanya belum melewati jangka waktu dan masih diperjualbelikan, maka penggunaan atau pemanfaatan barang tersebut tidak perlu dan tidak layak digunakan.

Terkait dengan barang-barang yang tidak layak untuk dikonsumsi ini, sebagai konsumen, Anda memiliki hak-hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam barang-barang yang Anda beli ( Pasal 4 huruf a UU Perlindungan Konsumen ).

Untuk mengetahui prosedur langkah hukum yang dapat Anda lakukan, kita membahas tentang Pasal 45 UU Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

(1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat usaha melalui lembaga yang menyetujui penyelesaian antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

(2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui pengadilan atau di pengadilan luar melalui pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

(3) Penyelesaian sengketa di pengadilan yang disetujui pada ayat (2) tidak diselesaikan

(4) Jika telah dipilih, maka harus diselesaikan oleh pengadilan di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat disetujui berdasarkan persetujuan yang dibuat oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian Sengketa KONSUMEN sebagaimana revoked PADA Pasal 45 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen , TIDAK Menutup kemungkinan Penyelesaian Damai Oleh para parties Yang bersengketa. Pada setiap tahap diusahakan untuk menggunakan damai oleh kedua belah pihak yang bersyarat.

Yang disetujui dengan persetujuan damai yang dilakukan oleh pihak kedua yang berselisih (yang melibatkan usaha dan konsumen) tanpa melalui pengadilan atau badan yang mengatur sengketa konsumen dan tidak bertentangan dengan UU Perlindungan Konsumen.

Jadi, Anda dan pemilik mini market yang menentukan penyelesaian mana yang akan dipindahkan. Jika Anda ingin meminta pemilik mini pasar sebagai pelaku usaha penuh, maka Anda dapat melaporkannya kepada pihak yang berwajib untuk dapat diminta melalui jalur pengadilan.Undang-undang No. 48 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Pasal 48 UU Perlindungan Konsumen).

Selain itu, perlu Anda ketahui tentang bantuan yang diperlukan untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan / atau ganti rugi atas penggunaan, penggunaan dan penggunaan barang dan / atau jasa yang diperdagangkan ( Pasal 7 huruf f UU Perlindungan Konsumen ).

Contoh kasus dapat kita temukan diPutusan Pengadilan Negeri Bangil No. 747 / Pid.B / 2010 / PN.Bgl.Didaftarkan ke persidangan karena menjual barang berupa makanan ringan atau kue yang melewati masa kadaluwarsanya. Terdiri dengan sengaja mengubah tanggal kadaluwarsa barang dagangannya, karena terdakwa tahu bahwa barang-barang tersebut harus kadaluwarsa.

Setelah meminta keterangan dan didukung oleh bukti-bukti di persidangan, hakim dalam penilaiannya menyatakan bahwa tidak memproduksi dan / atau memperdagangkan barang dan / atau jasa dengan tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau ketentuan pembayaran yang paling baik telah terpenuhi.

Majelis Hakim memutuskan untuk melakukan yang terdakwa untuk memenuhi semua persyaratan dalam Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf g UU Perlindungan Konsumen.Terdakwa terbukti sah dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menjual barang kadaluarsa” dan dijatuhkan hukuman penjara selama 2 (dua) bulan.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Referensi:

1. http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php, diakses pada 15 Januari 2014 pukul 12.27 WIB.

2.http://putusan.mahkamahagung.go.id/main/pencarian/?q=Putusan+Mahkamah+Agung+No.+747%2FPid.B%2F2010%2FPN.Bgl.+Mujiono, diakses pada 15 Januari 2014 pukul 13.49 WIB.

Penulis : Tri Jata Ayu Pramesti

By Jiddan

Sumber : Hukumonline.com