Legislator Menilai Sosialisasi Peraturan Mentri Perhubungan RI Butuh Waktu Lama

image

Sumenep, maduracorner.com- Peraturan Menteri Perhubungan RI mendapat sorotan dari legislator Nomor 82 tahun 2014, tentang tata cara penerbitan surat persetujuan berlayar.

Dalam pasal 5 dinyatakan, surat persetujuan berlayar berlaku 24 jam dari waktu diterbitkan dan hanya dapat digunakan untuk satu kali pelayaran. Peraturan tersebut mendapat penolakan dari para nelayan sehingga para nelayan melakukan aksi demo ke gedung DPRD Sumenep, Senin, (20/4/15) yang lalu.

Para nelayan mengaku tidak banyak tahu tentang regulasi peraturan Mentri Perhubungan RI tersebut.

“Saya fikir sosialisasinya masih sangat kurang, soalnya ini merupakan peraturan nasional. Butuh waktu yang cukup lama. Satu tahun masih sangat kurang, karena jangkauan masyarakat nelayan sangat luas,” kata
Dwita Andriani selaku wakil Ketua Komisi III DPRD Sumenep.

“Saya mengakui sosialisasinya masih sangat lemah, buktinya masih banyak para nelayan yang tidak memahami peraturan tersebut, tetapi perlu jawaban dari semua pihak terkait apakah pemerintah Kabupaten sudah melakukan sosialisasi sudah sejak lama, atau baru saat ini,” tambahnya.

Dwita Andriani mengaku masih perlu adanya pembahasan dari pihak pemerintah daerah tentang peraturan itu. Soalnya menurutnya kalau sangat diperlukan perda, kenapa tidak.

“Saya tidak mengatakan kebijakan ini tidak bagus, tetapi harus betul dikaji ulang di daerah, dan sangat perlu adanya perda daerah, tetapi tidak harus menghapus regulasi dari pihak pemerintah pusat,” ujarnya.

Soalnya menurut Ita, perda itu dibuat bukan untuk melanggar aturan di atasnya. Tetapi merinci kebawah, memasukkan konten lokal, atau kebijakan daerah. 

                                   Penulis : Ari.                                               Editor : Gebril

Email Autoresponder indonesia