Catatan Merah Karsa | oleh: Agus Budi H

Maduracorner.com,Bangkalan – Peringatan empat tahun kepemimpinan Pasangan Gubernur Jatim, Soekarwo-Syaifullah Yusuf (Karsa) yang rencananya akan digelar di JX Internasional Surabaya, Februari bulan ini, disambut LSM Jatim One dengan menyampaikan tujuh catatan merah terkait kebijakan pemerintahan Karsa di Madura.
Direktur Jatim One, Badrus Syamsi melalui rilis yang diterima maduracorner.com, Sabtu (09/02) mengatakan, catatan merah di Madura ini kontraproduktif dengan keberhasilan Karsa sebagaimana digembar-gemborkan selama ini.
Menurut Badrus, Dalam hal ekonomi, Karsa dinilai tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Madura secara signifikan. ‘APBD untuk Rakyat’ yang dijadikan slogan atau jargon Karsa saat kampanye pilgub 2008 dulu samasekali tidak terbukti.
“Kepemimpinan Karsa sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur selama 5 Tahun, ingkar janji dan tidak memberikan kontribusi yang jelas terhadap masyarakat Madura,” tegasnya.
Lebih lanjut Badrus mengatakan, adanya Jembatan Nasional Suramadu yang diproyeksikan sebagai instrumen vital untuk memajukan masyarakat Madura, juga tidak berbuah menguntungkan bagi masyarakat Madura. Salah satu Bukti konkritnya adalah pembebasan lahan di kawasan kaki Jembatan Suramadu sisi Madura mengabaikan aspirasi masyarakat Madura,.
“Gubernur Soekarwo dipandang menjadi kepanjangan lidah Presiden atau pusat terkait keberadaan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS).sembari menmabhakan, bahwa hal ini bertentangan dengan Undang-undang Otonomi Daerah.
ini terlihat dari gagalnya Soekarwo menjadi mediator empat kepala daerah di Madura dalam hal kebijakan pengembangan Suramadu untuk kemajuan Pulau Garam. Justru, yang terjadi munculnya disharmoni antara empat kepala daerah di Madura.
Jatim One juga mencatat gagalnya Karsa dalam hal polemik kebudayaan,sebagai gubernur, Soekarwo dinilai kurang mampu mengeluarkan sikap dan kebijakan yang membangun. Di contohkan oleh Badrus soal polemik kekerasan pada tradisi Karapan Sapi.
Menurutnya, Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 15 Tahun 2012 tentang kekerasan sapi kerap menimbulkan disharmonisasi antarkepala daerah (Bupati) se-Madura. “Ini menimbulkan pro dan kotra antara satu kepala daerah dengan yang lain,” tukasnya.
Catatan merah lain, adalah soal birokrasi pemerintahan. Dia mengakui, dalam hal penataan administrasi, Soekarwo berhasil menata birokrasi di level pemprov dan pemda di seluruh Jatim. Namun, tingkat kedisiplinan dan perilaku birokrasi masih rendah.
Bahkan, Soekarwo tidak mampu meredam dugaan penipuan CPNS yang dilakukan oknum pejabat pemprov (Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jatim), juga jual beli jabatan di daerah.
Jatim One berharap, catatan merah Karsa ini menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat di pemilihan gubernur (pilgub) Jatim Agustus 2013 nanti. “Dan masyarakat Madura sekarang sudah dewasa. Mereka tidak mungkin mau lagi memilih gubernur yang sering ingkar janji,” pungkasnya. (gus/min)