Mahasiswa Desak Legislatif Evaluasi Pengangkatan Direksi PT Sumekar

Front Keluarga Mahasiswa Sumenep (FKMS) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPRD setempat. (FOTO: Sai)

SUMENEP, MADURACORNER.COM-Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Front Keluarga Mahasiswa Sumenep (FKMS) kembali turun jalan. Kali ini sasaran aksinya ke kantor DPRD setempat. Senin, (28/1/ 2019.

Mereka mendesak agar wakil rakyat menggunakan hak angket untuk mengevaluasi pengangkatan Direksi PT Sumekar oleh Bupati Sumenep, A. Busyro Karim, yang dinilai cacat hukum.

Dalam orasnya di depan gedung Perwakilan Rakyat di jalan trunonojo kecamatan kota Sumenep. Mahasiswa mengecam bahwa pengangkatan direksi PT. Sumekar berbau nepotisme karena dua direksi yang diangkat, yakni Moh. Syafi’i sebagai Direktur Utama dan Akhmad Zainal Arifin sebagai Direktur, sama-sama memiliki latar belakang sebagai politisi PKB.

“Bupati terkesan mengedepankan kepentingan partai,” tegas koordinator aksi, Mohammad Sutrisno.

Selain itu, dia menuding bahwa pengangkatan direksi PT Sumekar telah melabrak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Menurutnya dalam PP tersebut telah diatur, bahwa salah satu syarat seseorang bisa diangkat menjadi direksi ialah tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah, calon wakil kepala daerah, dan tidak sedang mencalonkan sebagai anggota legislatif.

“Pengangkatan Bapak Zainal sebagai direktur ini jelas melanggar PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah Pasal 57 poin L, bahwa calon legislatif tidak boleh jadi direksi BUMD,” ungkapnya.

Terkait hal ini, sebelumnya Bupati telah menjelaskan bahwa pengangkatan direksi PT. Sumekar sudah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Sementara terkait pengangkatan Akhmad Zainal menurut Bupati yang bersangkutan sudah memundurkan diri.

Selain itu, Sutrisno juga menyoroti soal pengangkatan komisaris salah satu BUMD yang dinilai sarat nepotisme. Menurutnya, waktu itu Bupati mengangkat Nurfitriana Busyro Karim yang tidak lain istrinya sendiri menjadi Komisaris Bank BPRS Bhakti Sumekar yang merupakan BUMD yang bergerak dalam sektor perbankan.

“Pengangkatan Komisaris BPRS waktu itu terindikasi nepotisme, mengingat Nurfitriana adalah istri Bupati. Bahkan kabar yang beredar Nurfitriana sampai saat ini masih menjabat Komisaris BPRS, meskipun sudah berstatus Caleg DPRD Provinsi dari partai PKB,” tandasnya. (*)

Penulis: Sai

Editor: Ahmad

Email Autoresponder indonesia