Fraksi P2R Pilih Abstain | oleh : nizamuddin
Maduracorner.com, Bangkalan – Nota Penjelasan Bupati Bangkalan Atas Raperda tentang pinjaman daerah untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) menuai respon pro kontra.
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) misalnya, mengingatkan eksekutif agar pinjaman modal sebesar Rp 97 Milyar kepada Departemen Keuangan RI bisa dinegosiasikan secara lebih lunak.
“Hal ini menginat keterbatasan dana APBD yang dimiliki Kabupaten Bangkalan,” jelas Nur Hidayat, juru bicara FPPP yang membacakan Pandangan Umum (PU) Fraksinya terhadap nota penjelasan Raperda Pinjaman Daerah, dalam sidang paripurna DPRD Kamis (6/3) tadi.
Sebaliknya, FPKNU justru mendukung niat Pemereintah Kabupaten untuk mengajukan pinjaman daerah. Hanya saja, fraksi ini menyarankan eksekutif agar dana sebesar ini dikelola dengan baik dan dikembalikan tepat waktu sesuai kesepatan bersama antara Pemkab, Menteri Keuangan dan DPRD Kab. Bangkalan,” ujarnya.
Justru yang sangat mendukung dengan rencana pinjaman tersebut dilontarkan dari kubu Fraksi Demokrat. Mereka sangat mendukung insiatif eksekutif dengan rencana pinjaman daerah, mengingat keterbatasan dana yang dialami daerah.
“Namun alangkah lebih baiknya bila rencana pinjaman daerah ini ditinjau ulang. Karena beban pengembalian pinjamannya terlalu besar sehingga akan membebani keuangan daerah tiap tahunnya,” pinta Ismail Hasan, Ketua F-Demokrat kemarin.
Pandangan senada juga dilontarkan oleh FKB yang meminta eksekutif untuk meninjau ulang rencana pinjaman daerah ini sebelum ditetapkan menjadi Perda nantinya.
Sedangkan, FRPR sendiri dalam kesempatan pemandangan umum tersebut mendukung rencana pinjaman daerah dari pusat ini. “Kami optimis hal ini tidak akan membebani keuangan daerah asalkan pemkab mampu menggali potensi-potensi pendapatan daerah dari sektor-sektor baru,” jelas M. Iksan, juru bicara FRPR.
Menariknya, mayoritas Fraksi memilih pro meski ada sedikit catatan. Hanya saja, dari 6 Fraksi DPRD Kabupaten Bangkalan yang menyatakan pandangannya, Fraksi Pembaharuan Pembangunan Rakyat (FP2R) memilih ‘abstain’.(nzm/krs)