Nelayan Arosbaya Minta Nelayan Pakai Jaring Trawl Di Sanksi Sesuai Hukum

Maduracorner.com, Bangkalan, Pekerja Nelayan lokal terus menyoroti kasus 5 (lima) orang nelayan asal Kabupaten Lamongan, Jawa Timur ditangkap oleh nelayan Desa Tengket, Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan, Minggu (27/09) lalu.

Kelima nelayan itu ditangkap lantaran menangkap ikan di perairan Arosbaya menggunakan jaring trawl sehingga mengakibatkan ratusan alat penangkap ikan tradisional (bubu) milik nelayan setempat hilang dan rusak.

Ketua Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Desa Tengket, Bilal Kurniawan menyampaikan, agar aparat penegak hukum bertindak adil dan bijaksana.

Selain itu, dirinya juga meminta barang bukti yang berhasil diamankan oleh nelayan supaya disita untuk memberikan efek jera bagi nelayan yang telah melanggar aturan.

“Kami minta barang bukti ini tidak dikembalikan. Tapi diamankan saja atau digunakan oleh nelayan Bangkalan. Karena, menangkap ikan menggunakan trawl, sudah jelas melanggar hukum,” ujarnya.

Tak hanya itu, dirinya mengaku akan minta surat laporan dan akan terus mengawal sampai ke pengadilan supaya disangsi kurungan lima tahun penjara dan denda.

“Untuk penegakan hukum saya minta tidak ada sebatas pembinaan, hukum itu bukannya sekedar tertulis hukum itu harus ada dampaknya,” teranya.

Menurutnya, dari beberapa putusan Mahkamah Agung yang memutus terdakwa pemakai trawl terbukti bersalah dangan tindak pidana. Karena dalam Pasal 85 UU no45 th. 2009 tentang perikanan di tegaskan:

”Setiap orang yang sengaja memiliki, menguasai, membawa dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan d WPPNKRI
di maksud padal 9 sanksi hukuman 1 tahun penjara dan denda 250 juta bagi nelayan kecil. dan Hukuman 5 tahun penjara serta denda 2 milyar bagi nelayan/kapal besar,” jelasnya.

Undang-undang perikanan secara tegas melarang dalam pasal 9 ayat (1) uu no. 45 th 2009 tentang perikanan bahwa.

”Setiap orang, (perorangan atau badan hukum) d larang memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat bantu penangkapan ikan yg menggangu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dengan kapal penagkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara RI dianggap melawan hukum,” tegasnya. (ris).

Email Autoresponder indonesia