P4M Akan Layangkan Permohonan Yudisial Review ke MK Terkait Proses Pembentukan Provinsi Madura

image

Sekjen P4M Jimhur Saros Saat Deklarasi Prop Madura

Bangkalan, maduracorner.com – Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Madura (P4M) dalam waktu dekat akan melayangkan permohonan yudisial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Uji materi terhadap Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ini dikawal langsung oleh Tim Hukum dari Universitas Trunojoyo Madura (UTM).

“Sekarang masih dalam tahap kajian yang dilakukan oleh tim hukum dari UTM,”ujar Sekjen P4M, Fathurrahman Said kepada maduracorner.com, selasa (1/12/2015).

Menurut Jimhur Saros sapaan akrabnya, yang menjadi objek uji materi dalam undang-undang tersebut yakni pasal 34 dan 35. Pasal 34 memuat tentang masalah daerah dengan kehususannya. Sedangkan pasal 35 berbicara masalah pemekaran wilayah.

“Madura bisa melebihi kekhasan yang dimiliki daerah Yogyakarta dan Aceh. Sebab, Madura memili spesifikasi tersendiri. Dua poin ini yang akan menjadi salah satu acuan dalam yudisial review,”papar Jimhur.

Pengajuan uji materi ini sambung Jimhur direncanakan sebelum tanggal 21 Januari 2016. Selain uji materi, pihaknya juga mendorong DPR RI untuk menggunakan hak inisiatifnya dalam hal mewujudkan provinsi Madura. “Lobi-lobi kepada Mendagri juga kami upayakan. Kami tetap optimis perjuangan ini akan membuahkan hasil,”tekadnya.

Disinggung terkait penolakan dari sejumlah daerah di Madura, Jimhur meyakini jika hal itu bukan suatu bentuk upaya menggagalkan cita-cita luhur tersebut. Namun, selama ini karena masih belum ada kordinasi yang baik sehingga menimbulkan ketidak sepahaman. “Kami yakin ini bisa diselesaikan dengan baik,”tandasnya. (her)

Penulis: Heriyanto Ahmad
Editor: Mamad el Shaarawy

Email Autoresponder indonesia