Pajak Kendaraan Bermotor dan Perbaikan Jalan

611 views
Intan Pratiwi, S.Kom
(Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda – Univ. Trunojoyo Madura)

Oleh
Intan Pratiwi, S.Kom
(Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda – Univ. Trunojoyo Madura)

Saat ini masih banyak kita jumpai jalanan yang rusak di sekitar perumahan, jalan dan gang di perkampungan, jalan raya atau jalan protokol yang dilalui oleh kendaraan yang memuat beban ringan maupun berat. Memasuki musim penghujan, maka tingkat kerusakannya akan lebih parah lagi, bahkan sampai membentuk kubangan-kubangan, jalan longsor dan sebagainya. Kondisi seperti ini pastinya akan mengganggu kenyamanan dan  membahayakan pengguna jalan tersebut. Kecelakaan seringkali terjadi karena pengendara tidak mampu mengontrol dan mengantisipasi jalan yang rusak, bahkan banyak juga yang sampai merengut nyawa pengendara.
Secara umum kerusakan jalan banyak disebabkan oleh perilaku pengguna jalan, kesalahan perencanaan dan pelakasanaan, serta pemeliharaan jalan yang tidak memadai. Jalan raya merupakan infrastruktur yang memerlukan pemeliharaan secara terus menerus dan bersifat rutin sepanjang tahun. Dalam pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur jalan memang memerlukan anggaran dana yang jumlahnya tidak sedikit, mengingat begitu luasnya jalan yang harus diperbaiki, begitu juga dengan sulitnya melakukan upaya memperlambat kecepatan penurunan kondisi jalan dan mempertahankan kondisi jalan pada tingkat yang layak.
Kondisi akan makin sulit bagi pemerintah daerah dalam melakukan pemeliharaan jalan jika hanya menggantungkan suplai anggaran dari pemerintah pusat berupa APBN yang masuk ke Anggaran Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau biasa dikenal dengan PUPR yang kemudian diberikan kepada Bidang Bina Marga Dinas PUPR di tiap-tiap kota di setiap provinsi. Jalan yang rusak akan semakin bertambah karena biaya perbaikan atau pemeliharaannya sangat tidak ideal (sebanding) dengan total panjang jalan yang harus ditangani. Akibat minimnya anggaran tersebut, langkah perbaikan yang dilakukan menjadi kecil artinya karena tidak mampu mengikuti laju kerusakan yang lebih cepat. Misalnya, tahun ini selesai diperbaiki, tahun depan kerusakan malah bertambah. Belum lagi lemahnya pengawasan dan penegakan hukum pembatasan penggunaan jalan bagi pengendara.
Secara hukum Pemerintah sebagai pelayanan sektor publik memiliki kewajiban dalam pemeliharaan jalan sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 24 ayat 1 menyebutkan bahwa “penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”. Sedangkan kebutuhan akan pemeliharaan jalan ini juga didukung oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusia Daerah yang menyebutkan mengenai konsep earmarking tax atau alokasi wajib dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Didalam undang-undang ini disebutkan bahwa hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum. Dengan diterapkannya konsep earmarking tax ini para pengguna jalan sebagai pembayar pajak seharusnya dapat merasakan manfaat dari pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.
Tapi kenyataannya, masyarakat belum terlalu merasakan manfaat dari pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor tersebut. Bisa jadi hal ini disebabkan peruntukan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 10% untuk perbaikan jalan ini terlalu minim, sehingga tidak dapat mengatasi pemeliharaan dan perbaikan jalan yang sangat luas. Dengan begitu, ada baiknya pemerintah perlu mengevaluasi dan mengkaji lebih dalam apakah perlu melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 agar peruntukan pemeliharaan jalan bisa lebih dari 10% (sepuluh persen). Disamping itu, perlu juga untuk mengevaluasi seberapa besar pendapatan dan sejauh mana pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor yang dikelola oleh pemerintah provinsi dan pemerintah daerah secara tranparansi dan akuntabel.

banner 468x60)

Posting Terkait

Email Autoresponder indonesia