Pembuatan Sertifikat Tanah Terkesan Lelet, LBH Tjakraningrat Soroti Kinerja BPN Bangkalan

Pembuatan Sertifikat Tanah Terkesan Lelet, LBH Tjakraningrat Soroti Kinerja BPN Bangkalan

Maduracorner.com, Bangkalan, Lembaga Bantuan Hukum Tjakraningrat merangkap Ketua DPC Kongres Advokat Indonesia Bangkalan yang dipimpin oleh Drs. Fathur Rahman Said SH. menyoroti kinerja Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bangkalan.

Berawal adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ( PTUN) yang menyatakan sebuah kepemilikan lahan tanah milik Hj. Hasunah

Dengan berdasarkan putusan. No. 96 PK/TUN/2018 Jo No. 189/B/2017/PT.TUN SBY Jo No. 189/G/2016//PTUN. SBY Dan surat dari BPN tentang pembatalan sertifikat tanah di Desa Gili Anyar Kecamatan Kamal dari Burhanudin.

“Setelah melakukan proses yang panjang akhirnya PN Bangkalan memutuskan bahwa tanah tersebut milik Hj. Hasunah,” kata Jimhur, Kamis, (12/9/2019).

Dalam hal ini, menurut Jimhur, sapaan akrabnya, Hj Hasunah berhak atas tanah tersebut dan mengajukan pendaftaran sertifikat pada loket kantor BPN Bangkalan pada tanggal 22 Mei 2018.

Namun, menurutnya, sampai saat ini belum selesai dimana sekitar pada bulan Nopember 2019 pihaknya pernah audensi dan kepala BPN siap segera menyelesaikan.

“Tapi sampai saat ini belum selesai Padahal tiap minggu dan tiap bulan kami inten menayakan perkembangan namun hanya dijanjikan karena sebab dan alasan,” ujarnya.

Ia juga menyatakan bahwa pertanahan Bangkalan terlihat ada kelemahan, baik itu kurang ketelitian atau ada faktor lainnya. Sehingga terkesan berbelit -belit.

“Kenapa ketika pengajuan pembatalan sertifikat ini sudah ada keputusan dari pengadilan, tapi BPN terlalu lama untuk bisa mengkeluarkan informasi bahwa pembuatan sertifikat tanah tersebut sudah dibatalkan dan menerbitkan sertifikat baru kepada hak milik aslinya (Hj. Hasunah),” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Seksi penanganan masalah BPN Bangkalan, Syaifudin menyatakan bahwa telah membatalkan sertifikat pada yang bukan haknya. Dan membuat sertifikat baru atan nama pemilik Hj. Hasunah.

“Kami harap setelah SK itu keluar tidak ada lagi permasalahan,” ucapnya.

Menurutnya pengeluaran SK itu dilakukan secara hati – hati dan benar oleh BPN sehingga tidak menimbulkan polemik baru.

Ia juga mengaku baru pertama kali memproses kasus tersebut. makanya pihaknya harus berhati hati dengan mencari tambahan informasi agar keputusan yang diambil tepat dan benar.

“Jangan sampai dengan pengeluaran SK itu menimbulkan permasalahan baru. Sehingga nanti penyelesaian polemik tanah tersebut tidak selesai. Namun, Sertifikat itu kita berwenang untuk membatalkan karna tanah itu haknya yang menguasai. Oleh karna itu kami berhak menerbitkan sertifikat yang baru,” pungkasnya (tkn).

Email Autoresponder indonesia