Pembubaran BPWS, Syafiuddin Asmoro Buka Suara, Ini Tanggapannya

Bangkalan, Maduracorner.com,
Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PKB Syafiuddin Asmoro angkat bicara terkait pembubaran Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) oleh Presiden RI Joko Widodo. Meski demikian, dia menilai pembubaran tersebut tidak akan mengganggu pembangunan kawasan di wilayah Madura.

“Kalaupun BPWS dibubarkan, tetap tidak mengurangi komitmen pemerintah untuk mendorong pengembangan pembangunan di Madura khususnya di Kawasan Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu),” ungkap H. Syafi sapaan akrabnya. Senin (30/11/2020).

Menurutnya, BPWS merupakan Lembaga non-struktural yang dibentuk di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Perpres Nomor 27/2008. Lembaga ini diharapkan mampu mempercepat pembangunan di Kawasan Madura dan sekitarnya seiring selesainya Jembatan Suramadu. 

Ia juga menambahkan, ada tiga tugas utama BPWS yakni mengembangkan Kawasan Kaki Jembatan Sisi (KKJS) Surabaya (600 Ha), Kawasan Kaki Jembatan Sisi (KKJS) Madura (600 Ha) dan kawasan khusus di Utara Pulau Madura (600 Ha). 

“Pengembangan tiga Kawasan tersebut diharapkan bisa mendongkrak perekonomian Madura yang selama ini relatif tertinggal,” imbuhnya.

Bahkan, kata Syaifuddin, selama ini peran BPWS memang kurang maksimal, selama tujuh tahun terakhir hanya dipimpin seorang pelaksana tugas (Plt), BPWS juga tidak mampu menjembatani perbedaan pandangan antar kepala daerah terkait pengembangan wilayah Suramadu. 

“Kondisi ini berdampak pada terganjalnya berbagai program percepatan pembangunan seperti pengadaan lahan maupun pembangunan infrastruktur penunjang lainnya,” imbuhnya.

H. Syafi panggilan lekatnya menegaskan, pembubaran BPWS harus diimbangi langkah kongkrit pemerintah dalam membangun kawasan Suramadu dan sekitarnya. Jangan sampai pengembalian mandat BPWS ke Kementerian PUPR maupun Kementerian Perhubungan untuk mempercepat pembangunan kawasan Madura kembali sebatas angan.

“Meskipun Tidak efektifnya BPWS, lembaga tersebut sempat menjadi tumpuan warga Madura yang ingin melihat percepatan pembangunan di Pulau Garam, kami berharap pembubarannya tidak menjadi indikator lunturnya komimtmen pemerintah,” tegas Politikus PKB ini. (Ris).

Email Autoresponder indonesia