Pengusutan Laporan Kedua Dugaan Money Politic Farid Alfauzi Juga Dihentikan

BANGKALAN, MADURACORNER.COM- Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Bangkalan, kembali menghentikan pengusutan kasus dugaan money politic yang menyeret nama calon bupati, Farid Alfauzi dengan nomor laporan 002 atas nama pelapor Mahari Ardiansyah.

Laporan tersebut dilayangkan pada Selasa, 20 Februari 2018 waktu lalu. Barang bukti yang diserahkan uang tunai Rp 30 juta. Pelaporan ini, atas aduan dari tiga kepala desa, yakni, Desa Pettong, Desa Rong Durin, dan Petamon.

Sebelumnya, Panwas juga tidak melanjutkan pengusutan kasus yang sama dengan nomor laporan 001 atas nama pelapor Kepala Desa Pesanggrahan, Kecamatan Kwanyar. Selain karena pelapor mencabut laporan, syarat formil dan materiil laporan itu juga tidak terpenuhi.

“Setelah melalui pembahasan panjang di sentra Gakkumdu Bangkalan antara kami, Polres dan Kejaksaan yang didampingi sentra Gakkumdu Jawa Timur, diputuskan laporan 002 secara resmi dihentikan,” tegas Ketua Panwaslu Bangkalan, Ahmad Mustain Saleh, Jumat (24/2/2018) malam.

Menurutnya, hingga batas waktu 3 + 2 H, Panwas hanya mampu meminta keterangan saksi sebagai alat bukti. Padahal, berdasarkan pasal 184 KUHAP terkait alat bukti tindak pidana, yang masuk unsur hanya keterangan saksi dari pelapor.

“Jika laporan dugaan money politic itu dipaksakan untuk dilanjut ke tahap penyidikan dan tuntutan akan menyulitkan kejaksaan,” imbuhnya.

Mustain menjelaskan, Panwaslu Bangkalan sudah mendatangkan saksi ahli pidana dari Universitas Trunojoyo Madura (UTM). Namun, pertimbangan dari saksi ahli, bahwa unsur-unsur dan alat bukti pembuktian laporan itu hingga hari ke-5 masih lemah.

“Dalam pembahasan sentra Gakkumdu juga tidak ada kesepakatan bersama, sehingga kasus ini tidak dilanjutkan,” ucapnya.

Mustain menuturkan, pihaknya menyambut baik kesadaran masyarakat yang mau melaporkan dugaan politik uang. Namun, Panwas tidak memiliki wewenang memanggil paksa saksi, pihak terkait dan pelapor, membuat sentra gakkumdu kesulitan menambah alat bukti untuk diproses ke tahapan berikutnya.

“Batasan waktu 3 + 2 H ini berimbas pada pelaporan harus gugur demi hukum,” terangnya.

Mustain mengaku, akan terus mendorong Pilkada Bangkalan bebas dari politik uang, melalui pencegahan dan penindakan. Ia memohon kerja sama dengan semua pihak agar memberikan informasi, data tambahan untuk membongkar praktik politik.

“Tekad kami menciptakan Pilkada Bangkalan berintegritas dan bermartabat,” tandasnya.

Penulis : Riyan Mahesa

Editor : Achmad

Email Autoresponder indonesia