Pamekasan, Maduracorner.com – Puluhan pedagang kaki lima bersama mahasiswa demo kantor bupati Pamekasan untuk memprotes pelaksanaan program Pamekasan Young Enterpreneurship Competition (PYEC)
Program yang digelar setiap tahun untuk melatih dan mencetak pengusaha muda tersebut dinilai tidak berpihak kepada pedagang kaki lima (PKL) dan dianggap hanya menghamburkan uang negara.
“Ada 500 PKL di Kabupaten Pamekasan, mempekerjakan minimal dua orang, itu bisa mengurangi pengangguran hingga 1000 orang,” kata Orator aksi, Nurfaisal di depan kantor Bupati, Selasa (20/05/2015).
Sementara program PYEC yang sudah digelar dua tahun, dinilai tidak memberikan kontribusi terhadap pengurangan angka pengangguran, sementara anggaran yang dikucurkan tahun 2014 sebesar Rp. 691 juta.
“Hapus program PYEC karena tidak produktif dalam menciptakan lapangan kerja,” imbuhnya.
Apalagi dalam program tersebut, peserta diminta untuk menjual mimuman yang tidak dilengkapi dengan izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga perlu diusut karena dianggap ilegal.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan, Alwi Beig mengatakan bahwa secara kebijakan itu adalah hak bupati Pamekasan untuk melakukan terobosan selama kepemimpinannya.
“Tetapi kebijakan itu juga tidak salah jika ada komponen masyarakat memberikan masukan demi perbaikan,” katanya dihadapan pendemo.
Sementara terkait adanya mimunan tanpa izin yang diperjualbelikan dirinya tidak bisa memberikan komentar karena belum melihat langsung. Namun ditegaskan kalau minuman untuk kalangan sendiri tidak bolah diperjualbelikan.
Penulis : Fatahillah Kamali
Editor : Gebril