Polemik Pengurusan Sertifikat Tanah, BPN Didemo

487 views

Bangkalan, Maduracorner.com,
Kantor Agraria Tata Ruang (ATR) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bangkalan lagi-lagi didemo.

Setelah sebelumnya aksi demo digalakkan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Bangkalan, kini giliran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Parliament Reform Institute NGO (Lempar) ngeluruk kantor tersebut.

Mereka mempertanyakan terkait biaya dan jangka waktu yang diperlukan dalam proses pengurusan sertifikat tanah di BPN. Pasalnya, selama ini banyak pengaduan masyarakat terkait hal itu.

Hal itu disampaikan, Koordinator aksi, Fathur Rahman Said saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor BPN Bangkalan, Rabu, (04/08/21).

Fathur Rahman Said menyampaikan, selama ini banyak pengaduan masyarakat perihal bobroknya pelayanan BPN Bangkalan karena waktu lama dan tingginya biaya yang dibutuhkan.

“Ada yang sampai 4 tahun sertifikatnya belum jadi. Jadi kita ingin mempertanyakan itu kepada BPN, apa kendalanya dan sebenarnya berapa limit waktunya,” katanya.

Pria yang akrab disapa Jimhur Saros itu meminta kepala BPN Bangkalan agar menjelaskan terhadap masyarakat kenapa pelayanan dikantor BPN sangat sulit dan lamban prosesnya.

Jimhur juga menyebutkan ada istilah sistem percepatan pengurusan dengan nominal pembayaran yang tidak sedikit dalam setiap pengurusannya. Selain itu, Jimhur juga memberikan tenggang waktu mulai hari ini sampai hari Jum’at terhadap BPN Bangkalan agar memberikan jawaban terkait tuntutannya. 

“Ada yang diminta 10, 20 bahkan sampai 40 juta setiap pengurusan sertifikat, ini yang perlu dijelaskan agar masyarakat tahu. Kami memberikan tenggat waktu sampai hari jumat, kalau tidak ada jawaban kami akan kembali melakukan aksi yang lebih besar,” terangnya.

Sementara itu, Kepala BPN Bangkalan, Muhammad Tansri mengeklaim telah memberikan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan dan melalui aplikasi. Sementara tuntutan massa pihaknya mengaku akan mengivaluasi apa saja yang menjadi aduan masyarakat.

“Jadi semuanya sudah diatur oleh undang-undang. Saya justru kaget mendengar dimintai uang puluhan juta, karena semua pembayaran melalui bank,” katanya.

Sementara terkait pengurusan sertifikat tanah yang sampai bertahun-tahun belum selesai, dia mengatakan kemungkinan akibat pergantian pegawai, sehingga berkas dan datanya tidak diketahui.

“Mungkin karena pegawai yang sebelumnya tidak menginformasikan terkait berkas-berkas tersebut dan mungkin karena menumpuknya berkas yang harus diurus,” jelasnya.

Dia juga meminta kepada seluruh masyarakat agar mengurus sertifikat tanahnya sendiri tanpa melalui perantara atau kuasa agar tahu sistem pelayanannya.

“Ada jalur khusus bagi masyarakat yang mengurus sertifikat tanahnya sendiri. Kalau melalui jasa, bisa jadi dimintai biaya yang cukup besar,”tandasnya. (Ris/ari)

banner 468x60)

Posting Terkait

Email Autoresponder indonesia