PT Garam Diminta Hentikan Produksi

946 views

 

 

 Sejumlah Mahasiswa yang tergabung dalam KMS (Kaukus Mahasiswa Sumekar), berunjuk rasa ke DPRD. foto : teguh/mc.com

Sejumlah Mahasiswa yang tergabung dalam KMS (Kaukus Mahasiswa Sumekar), berunjuk rasa ke DPRD. foto : teguh/mc.com

Dituding Lalaikan Tanggung Jawab | oleh : teguh

Maduracorner.com, Sumenep –  Lagi, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam KMS (Kaukus Mahasiswa Sumekar), berunjuk rasa ke DPRD dan Pemkab Sumenep. Mereka meminta legislatif dan pemerintah untuk menghentikan produksi PT Garam. Pasalnya, perusahaan tersebut dinilai tidak memperhatikan dampak lingkungan dari kegiatan produksi mereka.

“Kami meminta ketegasan legislatif dan eksekutif tegas terhadap PT Garam, selama ini PT garam tidak pernah memperdulikan dampak lingkungan yang ditimbulkan perusahaan,” kata Zainullah, korlap aksi , Jumat (9/5).

Selama ini, terang Zainullah, perusahaan hanya mengeruk keuntungan dari produksi garam saja, namun tidak pernah memikirkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh perusahaan.

Diantaranya pendangkalan sungai di daerah Pinggir Papas, Desa Karang Anyar, dan Desa Gersik Putih. Termasuk kerusakan infrastruktur jalan.

“lalu tanggung jawab PT Garam mana? Masyarakat sekitar areal produksi garam hanya menerima dampak negatif. Kekayaan alam dikeruk, tapi infrastruktur tidak dibenahi, dan yang peling dan perlu diketahui masyarakat, PT Garam hingga saat ini belum mempunyai AMDAL (Analisa Dampak Lingkungan),” tuding pengunjuk rasa.

Mahasiswa juga mengungkit masalah CSR (corporate social responsibility) yang menurutnya tidak pernah dipenuhi oleh perusahaan.

“Segera realisasikan CSR, karena jika kewajiban sosial itu tidak dipenuhi, pemerintah harus menutup salah satu BUMD itu. Untuk apa dipertahankan,” imbuhnya.

Menanggapi desakan itu, Endang Sri Rahayu, anggota Komisi B DPRD Sumenep mengaku tidak setuju dengan tuntutan mahasiswa yang ingin menutup perusahaan garam. Menurutnya tuntutan mahasiswa sangat tidak rasional dan tidak memikirkan dampak selanjutnya jika perusahaan garam ditutup.

“Yang jelas kami tidak setuju bila produksi garam di Madura ditutup, karena masyarakat sekitar lokasi pegaraman hanya bisanya membuat garam, jadi mereka tidak bisa bekerja selain membuat garam, kalau produksi garam ditutup, lalu mereka makan apa ?,” katanya.

Jalan terbaik kata Endang, untuk menuntaskan permasalahan yang ada di PT Garam, harus ada mediasi dari pemerintah dengan perusahaan maupun dengan masyarakat. Bila itu sudah dilakukan maka akan ada titik temu dan permasalahan dampak lingkungan yang selama ini gencar disorot mahasiswa akan segera teratasi. (tgh/krs)

 

 

 

 

Tag: