Pupuk Bersubsidi Langka, Komisi B DPRD Bangkalan Panggil Dinas Dispertahortbun Hingga Distributor

Bangkalan, Maduracorner.com, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan memanggil beberapa pihak terkait kelangkaan pupuk di Kabupaten Bangkalan. Apalagi saat ini sudah memasuki masa tanam yang seharusnya dibarengi dengan ketersediaan pupuk.

Beberapa pihak yang dipanggil dewan di antaranya Kepala Dinas Dispertahorbun Bangkalan, penyuluh pertanian kecamatan, perwakilan BNI, serta distributor penyalur pupuk bersubsidi. 

Ketua Komisi B DPRD Bangkalan Rokib mengatakan, ada banyak laporan dari petani terkait kelangkaan pupuk ini. Sekalipun petani sudah mempunyai kartu tani dan masuk dalam elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK), tetapi ketersediaannya tidak ada.

“Tahun ini yang paling parah. Sudah punya kartu tani, tapi pupuknya tidak ada. Ini kan kasihan petani. Hidupnya sudah susah, ditambah susah dengan tidakadanya pupuk,” terangnya, Senin (2/11/2020).

Dia menambahkan, Pemanggilan ini dilakukan untuk mempertanyakan kelangkaan pupuk bersubsidi dan polemik kartu tani. Karena setiap kali anggota dewan turun ke konstituen dan menyerap aspirasi mereka, yang dikeluhkan memang kelangkaan pupuk. Apalagi, Bangkalan ini sebagian besar masyaraktnya adalah petani.

“Ini harus menjadi perhatian bersama. Karena itu kami panggil pihak-pihak terkait agar dapat memberikan solusi kelangkaan pupuk ini,” ujarnya.

Sementara Kepala Dinas Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Dispertahortbun) Kabupaten Bangkalan Puguh Santoso mengatakan, memang untuk penebusan pupuk bersubsidi saat ini harus mempunyai kartu tani. Kalaupun belum punya, petani harus sudah masuk dalam e-RDKK.

Lebih lanjut, terkadang ada petani yang tidak masuk dalam kelompok tani, tetapi meminta mendapatkan pupuk bersubsidi. Kemudian mereka juga tidak masuk dalam e-RDKK.

“Ini memang problem nasional. Pengambilan pupuk bersubsidi ini memang harus punya kartu tani,” imbuhnya.

Puguh juga menuturkan, mengenai keluhan masyarakat tentang stok pupuk, menurut Puguh karena ada miss komunikasi tentang penyaluran pupuk. Sebab, kata dia saat ini penyaluran pupuk bersubsidi harus menggunakan Kartu Tani.

“Untuk mensiasati belum selesainya Kartu Tani tersebut maka sesuai dengan surat keputusan dari Dirjen Kementerian Pertanian, Petani tetap bisa mendapatkan Pupuk bersubsidi secara manual melalui Form pengajuan (Blangko) dengan syarat terdaftar di E-RDKK,”

Ia menambahkan, bahwa pihaknya telah mengajukan penambahan pupuk baik ke Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Stok pupuk urea yang ada saat ini diperkirakan 19.000 ton dan 2000 ton pupuk SP36.

“Jadi kita siapkan pupuk untuk Kabupaten Bangkalan aman, sementara sampai saat ini, proses penyaluran Kartu Tani belum selesai secara keseluruhan,”pungkasnya. (Ris)

Email Autoresponder indonesia