Ratusan Gapoktan di Bangkalan Tak Berbadan Hukum, Bisa Bermasalah Saat Menerima Dana Hibah

image

Seorang petani sedang mengambil rumput di area persawahan daerah Socah

Bangkalan, maduracorner.com – Ratusan gabungan kelompok tani (Gapoktan) di kabupaten Bangkalan ternyata tidak berbadan hukum. Padahal, setiap lembaga maupun oraganisasi penerima bantuan dana hibah diwajibkan memiliki payung hukum mulai tahun 2016 mendatang.

Kebijakan yang baru ini tertuang dalam surat keputusan (SK) Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI. SK tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 298 ayat 5, Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda).

Berdasarkan data Badan Ketahanan Pangan Pelaksana Penyuluhan (BKP3) Bangkalan, gapoktan yang tidak memiliki badan hukum mencapai 878 kelompok. “Agar nantinya tidak bermasalah ketika menerima bantuan, kami akan mengadakan sosialisasi dan pendekatan persuasif. Serta penyuluhan terkait peraturan tersebut,”jelas Kepala BKP3 Bangkalan, Abd. Fanani kepada maduracorner.com, selasa (8/12/2015).

Terpisah, anggota komisi B DPRD Bangkalan, Muchlis Suryani mengatakan, BKP3 harus aktif dan turun ke bawah mendorong agar semua poktan memiliki payung hukum. “Jangan sampai kelompok tani menjadi korban. Terlebih, untuk menghindari kelompok tani siluman yang selama ini ditenggarai menerima bantuan,”kata politisi PKS ini. (her/mad)

Penulis: Heriyanto Ahmad
Editor: Mamad el Shaarawy

Email Autoresponder indonesia