Realisasi Provinsi Madura Dapat Batu Sandungan

1079 views

maduracorner.com – Bangkalan Mahkamah Konstitusi secara resmi menolak judicial review yang diajukan unsur pimpinan daerah di 4 kabupaten di Pulau Madura dan perwakilan tokoh agama. Adapun pokok judicial review terkait cakupan wilayah dan syarat cakupan wilayah pembentukan daerah propinsi .

Sebagaimana dikutip dari tribunnews.com, hakim ketua persidangan judicial review, Arif Hidayat menilai bahwa alasan judicial review yang diajukan pemohon tidak beralasan menurut hukum.

“Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum,” kata Hakim Ketua Arief Hidayat saat membacakan amar putusan di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (19/10/2017

Menurut pemohon, pembentukan provinsi tersebut akan terdiri dari empat kabupaten di wilayah Pulau Madura dan merupakan pemekaran dari Provinsi Jawa Timur.

Mereka berpendapat kesatuan wilayah Pulau Madura telah memenuhi semua syarat untuk membentuk provinsi tersendiri yang terpisah dari Provinsi Jawa Timur, kecuali persyaratan cakupan wilayah.

Terhadap hal tersebut, Mahkamah menegaskan tidak akan menilai ataupun menguji mengenai potensi wilayah dan kapasitas Pulau Madura apakah telah layak untuk dijadikan suatu provinsi tersendiri.

Email Autoresponder indonesia