Khawatir Lembaga Swasta Terancam “Mati” | oleh : akhmad
maduracorner.com, sumenep – Sejumlah tokoh dan warga kecamatan Kangayan kompak memprotes keras rencana pendirian Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) negeri di kecamatan Kangayan. Pasalnya, pendirian SMAN di dusun Kayu Waru desa Kangayan itu dinilai kurang urgen dan akan mengancam keberadaan lembaga lain yang sederajat. Maklum saja, di desa tersebut sudah cukup banyak lembaga sekolah sederajat SLTA sementara jumlah calon siswa yang akan masuk dinilai jumlahnya sangat sedikit.
Zahraini, salah satu tokoh di desa Kangayan itu mengatakan penolakan masyarakat serta para tokoh masyarakat yang ada di sana disebabkan out put dari sekolah tingkat SLTP atau SMP sederajat sangat minim.
Ia menceritakan pada tahun ajaran 2013-2014, lulusan SMP dan MTs yang masuk kesekolah tingkat SMA sangat sedikit. Bahkan ada salah satu lembaga SMA yang hanya mendapatkan dua orang siswa baru, dan paling banyak siswa baru yang masuk SMA di desa itu hanya 50 orang.
“Kalau ini didirikan sekolah baru bagaimana nanti,” protesnya.
Dia kemudian merinci, sekolah setingkat SLTA se-kecamatan Kangayan ada 8 lembaga. Sementara di desa Kangayan sendiri sudah ada tiga lembaga sekolah yang sudah berdiri sejak lama, sehingga jika dibangun lagi dengan adanya rencana pendirian SMAN 1 Kangayan maka, di desa Kangayan tersebut ada empat lembaga pendidikan yang sama.
“Kemudian lokasi SMA Negeri yang akan didirikan itu sangat dekat sekolah SMA yang sudah ada, hanya sekitar 300 meter. Jarak Dengan SMA Al Ihsan 300 meter, dengan SMA Al Huda juga sekitar 300 meter dan sekolah SMK yang ada di diisana juga jaraknya sekitar 400 meter,” jelasnya.
Ia mengancam, jika rencana pendirian sekolah SMA Negeri tetap dipaksakan meski sudah ditolak oleh masyarakat, mereka mengancam akan melakukan gerakan anarkis.
Menurut kepala SMA Al Ihsan itu, jika pemerintah berpikir untuk meningkatkan pendidikan di Sumenep khususnya di kepulauan Kangayan, seharusnya lembaga pendidikan yang sudah padat dikembangkan dan diberdayakan.
Menanggapi itu, Kabid Dikmen Dinas Pendidikan Sumenep, Nurul Hamzah mengatakan bahwa rencana pendirian SMA Negeri itu merupakan pengajuan masyarakat. Sebelum menindaklanjuti rencana tersebut, pihaknya akan melihat kondisi di lapangan, apakah rencana itu memenuhi persyaratan.
“(akan dikaji dulu) Seperti angka partisipasi siswa, kemudian sekolah yang ada dilingkungan itu berapa dan kesiapan masyarakat sendiri,” jelasnya.
Dia juga menyebut bahwa pengajuan masyarakat itu bisa dibuktikan dengan adanya proposal yang baru diterima Disdik sepekan lalu. Meski begitu, pihaknya akan mengkaji proposal itu, jika rencana itu memang sesuai dengan persyaratan maka pihaknya akan menindak lanjuti.
“Kita melihatnya objiktif saja, apakah memang itu sudah hasil analisa bahwa ada beberapa komponen yang tidak memenuhi syarat atau memang ada ketakutan. Karena kebanyakan sekolah swasta setelah berdiri sekolah negeri merupakan ancaman juga bagi yang tidak cerdas melihat persoalan pendidikan sendiri,”sindirnya.
Seharusnya dengan adanya sekolah baru, kata Nurul Hamzah, yang namanya persaingan tidak ada masalah, namun bagaimana situasi menjadi kompetisi yang sehat.
“Contohnya dengan merger-nya SMP 1 dan SMP 2 Sumenep, nyatanya tidak ada masalah,” pungkasnya.(akh/krs)