Ribuan Suara Caleg Demokrat Dapil V Hilang di Tiga Kecamatan

1094 views

Caleg Demokrat Abdul Rohman Tohir menggelar jumpa pers terkait kehilangan suara di tiga kecamatan. (FOTO: Riyan Mahesa)

BANGKALAN, MADURACORNER.COM- Caleg Demokrat Abdul Rohman Tohir, melaporkan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Daerah Pemilihan (Dapil) V Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur.

Laporan yang dilayangkan ke Bawaslu Bangkalan itu, perihal dugaan pelanggaran KPPS dan PPK saat pelaksanaan Pemilihan Legislatif (Pileg) 17 April 2019. Kedua panitia penyelenggara ini, disinyalir dengan sengaja melenyapkan ribuan suara caleg nomor urut 1 tersebut.

“Saya sudah melaporkan dugaan pelanggaran KPPS dan PPK ke Bawaslu Bangkalan dengan bukti foto copy C1 DPRD Kabupaten/Kota, dan foto copy DA-1,” kata Abdul Rohman kepada awak media, Senin (29/4/2019).

Ia mengaku kehilangan sekitar 4.000 suara di dapil V yang meliputi Kecamatan Kamal, Labang, Tragah, dan Kecamatan Kwanyar. Padahal, perolehan suara keseluruhan di kisaran angka 7.000 berdasarkan formulir C1 yang dipegang para saksi.

Akibat ketidaknetralan panitia penyelenggara di Kecamatan Kamal, Labang, dan Kecamatan Kwanyar, menyebabkan hasil perolehan suara banyak yang hilang. Sehingga, total keseluruhan di tiga kecamatan itu hanya tersisa sekitar 3.000 suara.

“Yang paling parah se Kecamatan Labang, saya hanya mendapat 27 suara. Ketika saksi saya protes tidak dihiraukan, bahkan diancam dan disuruh keluar ruangan,” sesal Abdul Rohman.

Pemilu 17 April 2019 sambungnya, hanyalah formalitas belaka. Buktinya, perolehan suara hasil rekapitulasi tingkat kecamatan tidak sesuai dan jauh berbeda dengan perolehan suara ketika pencoblosan di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Perubahan suara ini, diperkiran terjadi antara 18-20 April 2019.

“Saya kroscek setelah pencoblosan belum ada perubahan dan sesuai dengan C1. Tapi, ketika penghitungan di kecamatan banyak hilang. Kemana perolehan suara saya?,” keluh Abdul Rahman.

Menurutnya, formulir C1 di masing-masing TPS dan formulir DA-1 hasil perolehan suara tingkat kecamatan akan dijadikan barang bukti untuk membongkar kebobrokan KPPS maupun PPK di Kecamatan Kamal, Labang, dan Kecamatan Kwanyar.

“Saya juga mendesak KPU Bangkalan agar membuka kota suara dan menghitung ulang saat rekapitulasi tingkat kabupaten nanti,” tegasnya.

Abdul Rohman mengaku tidak mempersoalkan dirinya terpilih atau tidak menjadi anggota dewan. Namun, yang dipermasalahkan adalah panitia penyelenggara yang terindikasi melanggar peraturan dengan cara melenyapkan perolehan suara yang sebenarnya.

“Kasus ini menjadi cermin betapa bobroknya demokrasi di Bangkalan. Sampai kapanpun saya akan terus mencari keadilan lewat jalur hukum, karena saya sangat dirugikan,” terangnya.

Sementara itu, Ketua KPU Bangkalan Fauzan Jakfar menerangkan rakapitulasi berjenjang di semua tingkatan, mulai dari tingkat PPS hingga PPK sudah selesai. Saat ini, tinggal menunggu jadwal rekapitulasi tingkat kabupaten.

“Semestinya, kalau mau protes terkait selisih perolehan suara atau semacamnya dilakukan saat penghitungan di PPK. Disanalah fungsinya saksi,” paparnya.

Fauzan meyakini, penyelenggara di tingkat kecamatan tidak akan pernah mengancam maupun menyuruh keluar ketika saksi melakukan protes saat proses rekapitulasi. Apalagi, saksi diberikan hak untuk menyatakan keberatan melalui formulir DA-2.

“Justru penyelenggara yang sering mendapat ancaman,” tuturnya.

Disinggung soal desakan agar KPU Bangkalan membuka kotak suara dan menghitung ulang perolehan suara Abdul Rohman di dapil V, Fauzan masih menunggu hasil kajian Bawaslu Bangkalan. Apapun hasilnya, KPU siap menjalankan rekomendasi Bawaslu.

“Saya yakin Bawaslu Bangkalan melakukan kajian sesuai peraturan dan penuh kehati-hatian sebelum mentukan kebijakan,” tuturnya ketika menjawab masalah KPPS dan PPK dapil V yang dilaporkan Caleg Demokrat Abdul Rohmah Tohir. (*)

Penulis: Riyan Mahesa

Editor: Ahmad