Maduracorner.com, Bangkalan – Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Kabupaten Bangkalan, tidak menjamin suatu daerah bebas korupsi dan tepat sasaran. Selanjutnya, kata Syafi, bahwa capaian serapan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dalam tahun anggaran berjalan ini masih mencapai rata-rata 60 hingga 70% saja.
“Ini menunjukkan adanya keterlambatan kinerja SKPD dalam merealisasikan anggaran pembangunan di Kabupaten Bangkalan,” ungkapnya.
Kader partai Gerindra ini menambahkan, “Kalau untuk mencapai 100% itu berat. Maksimal kami targetkan hingga 80 sampai 90% penyerapannya,” kata Syafi usai memimpin Hearing dengan SKPD-SKPD yang menjadi mitra Komisi A.
“Rata-rata anggaran capaian kinerja dengan pagu kecil-kecil saja yang tidak terserap,” terangnya.
Ini juga merupakan indikator prestasi kinerja masing-masing SKPD.
“Jangan melihat besar kecil serapannya, namun efektifitas, efisiensi dan ketepatan sasaran dari penyerapan anggaran itu yang harusnya menjadi prioritas,” jelas Syafi.
Bahkan seandainya anggaran tersebut berhasil diserap 100% sekalipun, namun bila tidak tepat sasaran serta pemanfaatannya, maka hal ini berpengaruh pada condite (penilaian) kinerja SKPD yang bersangkutan.
Dari hearing yang sudah dilakukan, Dinas Kesehatan Bangkalan menempati peringkat pertama sebagai SKPD yang penyerapan anggarannya paling rendah.
“Hanya 35% saja anggaran yang terserap,” jelas drg. Yusro.
Kendalanya adalah SPJ dari Puskesmas-puskesmas yang terlambat selesainya.
“Otomatis untuk penanggaran berikutnya akan terkendala bila SPJ belum rampung,” jelas Yusro.
Sementara itu Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bangkalan Mukaffi Cholil mengatakan perlu adanya supervisi, “Bimbingan dan pelatihan bagi tenaga administratif di masing-masing puskesmas dan mutlak harus dilakukan segera,” tegas Mukaffi Cholil.
Karena tahun anggaran berkahir tinggal dua bulan lagi. “Bila kendala ini berkelanjutan, maka realisasi anggaran akan berjalan stagnan,” pungkas Mukaffi.(gus/krs)