Sempat Ribut, Sidang Paripurna DPRD Bangkalan Terkait Pengajuan Hak Interpelasi Dituding Cacat Hukum

image

Sempat Ribut, Sidang Paripurna DPRD Bangkalan Terkait Pengajuan Hak Interpelasi Dituding Cacat Hukum

Bangkalan, maduracorner.com – Penetapan hak interpelasi DPRD Bangkalan kepada Bupati Makmun Ibnu Fuad terkait masalah Komisi Informasi (KI) Bangkalan sempat diwarnai kegaduhan, selasa (13/10/2015). Debat panas pun terlontar dari dua kubu berseberangan di lembaga legislative tersebut.

Hal ini bermulai saat Wakil Ketua DPRD Bangkalan, Fatkurrahman langsung mengetok palu yang menetapkan pengajuan hak interpelasi.

Kontan saja, penetapan ini langsung dihujani interupsi sejumlah anggota dewan. Salah satunya yang dilontarkan oleh Imron Rosyadi dari Fraksi Partai Gerindra. Menurutnya, penetapan hak interpelasi tersebut tidak menaati tata tertib (tatib) sidang yang seharusnya dijadikan landasan. Baik oleh pimpinan maupun peserta sidang paripurna sendiri.

“Hasil sidang paripurna ini cacat hukum. Mekanisme atau tatib sidang dilanggar begitu saja. Bagaimana mau memperbaiki Bangkalan jika prosesnya tidak taat aturan?”,tandas Imron.

Namun interupsi ini diacuhkan oleh Fatkurrahman maupun Abdurrahman, dua pimpinan sidang paripurna. Mereka langsung meninggalkan ruangan sidang usai mengetok palu sidang yang diikuti para anggota dewan lain yang menyepakati pengajuan hak interpelasi tersebut.

Usai sidang, kepada maduracorner.com dan para jurnalis lain, Imron Rosyadi mengatakan, tata tertib sidang seharusnya ditaati agar Sidang Paripurna bisa menghasilkan keputusan yang resmi.

“Kalau sidang kali ini kan tidak. Pimpinan sidang langsung mengetok palu tanpa meminta keterangan lebih lanjut dan pertimbangan lain dari kami yang menolak hak interpelasi tersebut. Seharusnya sesuai tatib sidang, jika ada 2 pendapat berbeda, maka harus memakai mekanisme voting. Barulah hasil sidang bisa dipertanggung jawabkan”,paparnya

“Satu saja yang tidak setuju, maka tetap harus melalui mekanisme voting. Itu baru satu. Apalagi ini, (anggota dewan) yang menolak hak interpelasi banyak juga”,tandas Imron sambil tersenyum.

“Jangan grusa-grusu menyampaikan hak interplasi. Panggil dulu Komisi A untuk diminta penjelasannya dalam masalah KI ini agar lebih substantif masalahnya,”pungkasnya.

Rencananya, hak interpelasi terhadap Bupati Bangkalan akan digelar tanggal 23 Oktober 2015 mendatang. Yakni dengan agenda memanggil yang bersangkutan untuk diminta penjelasannya terkait masalah pelantikan anggota Komisi Informasi (KI) Bangkalan.

Seperti diketahui, pelantikan para komisioner tersebut menimbulkan kontroversi. Bupati Bangkalan Makmun Ibnu Fuad secara sepihak mencoret nama Aliman Harist dari daftar 5 anggota KI yang dilantiknya. Aliman Harist pun diganti nama Sri Dariah Sundari yang sebenarnya tidak masuk dalam daftar 5 nama teratas yang direkomendasikan DPRD Bangkalan. (yan/mad)

Penulis : Aryan
Editor.  : Mamad el Sahraawy

Email Autoresponder indonesia