Sesat Pikir Provinsi Madura

2216 views
  1. _MG_1501(1)

Bangkalan, Maduracorner.com – Tulisan MH. Said Abdullah, anggota DPR RI asal Madura, di harian Jawa Pos kemarin (24/11) menarik sekali. Tidak saja menyajikan data kongkrit soal SDA Madura, terutama migas yang melimpah di gugus pulau Sumenep. Tapi sekaligus menggiring kita pada satu hal: rekontemplasi ide Provinsi Madura (PM).

Alur pikiran anggota Banggar DPR RI itu seolah-olah ingin mengatakan, PM itu tidak penting. Yang penting bagaimana agar SDA Madura dikelola dengan baik. Yang lebih penting lagi kekayaan itu tidak raib, jatuh pada mereka penikmat sesaat.

Sayang sekali, sesuai alur pikiran Said, jika potensi SDA itu tidak terkelola dengan baik. Tak lupa untuk mendukung pernyatannya dia menyajikan data potensi migas yang memagari seluruh area Madura. Tak kurang dari 100-an blok migas yang tersebar dari Bangkalan, Sampang, Pamekasan hingga Sumenep dan kepulauan.

Sebagian sudah dieksploitasi dan diekplorasi Expan Nusantara (anak perusahaan Medco). Untuk yang lepas pantai, Conoco Philips, Santos, Kodeco dan Arco, menjadi K3S (kontraktor kontrak kerja sama) migas di Madura.

Meski sudah dikeruk para K3S itu, dalam pandangan Said, potensi migas di Sumenep kepulauan terutama, tidak akan habis hingga 30 tahun ke depan. Itu karena Blok Kangean memiliki 1 triliun kaki kubik. Begitu juga sumber migas lain seperti Pagerungan Besar, yang bisa menghasilkan 11,74 juta barel minyak dan kondensat serta 947 juta kaki kubik gas tiap hari.

Intinya, Said ingin menegaskan bahwa potensi migas di Madura begitu melimpah. Potensi migas itu jika diakumulasikan mampu mencukupi kebutuhan 60 persen migas Jatim.

Jadi, percuma berbicara PM, jika menurut Said potensi migas itu tidak terkelola dengan baik. Apalagi, nanti akan jatuh pada mereka yang tidak kukuh pada Madura. Masalah terbesar Madura, dalam pikiran Said bukan pada PM, tapi lebih pada kesejahteraan.

Bagi saya, pikiran Said benar adanya. Tetapi, tidak sepenuhnya benar. Bahkan, ada yang terkesan distorsi dalam menghubungkan satu dengan lain hal.

Penting ditegaskan di awal, baik Said, maupun kita semua, tentu menginginkan Madura maju dan berkembang. Memang bukan soal, apakah dengan entitas yang ada atau dengan entitas baru, yakni PM tadi. Oleh karena itu, ikhtiar dari teman-teman P4M (Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Madura) janganlah dipandang berlebihan. Apalagi, dikaitkan dengan kepentingan tertentu.

Justru harus dipandang sebagai sesuatu yang kongkrit dalam memerjuangkan kesejahteraan Madura. Memang tidak ada yang menjamin setelah, misalnya nanti jadi PM, kehidupan disana semakin baik dan masyarakat sejahtera. Haruslah diingat ini adalah ikhtiar menuju kesejahteraan sebagaimana frasa yang disampaikan Said sendiri. Hanya saja, ini jalan yang berbeda.

Apakah bisa PM terwujud? Bukankah syarat pembentukan provinsi harus ada 5 kabupaten/kota. Bagaimana dengan prosesnya yang panjang dan berliku? Pertanyaan-pertanyaan itu bukan tidak ada di benak kami. Semua juga menyadari itu. Tetapi, apakah kita harus berhenti karena sibuk menjawab pertanyaan itu? Tentu tidak bukan.

Salah satu deklarator Provinsi Madura, Ahmad Makruf Maulana (kini Ketua Kadin Kepri), punya pengalaman mengawal pembentukan Provinsi Kepri (Kepulauan Riau). Perjuangan menjadikan Kepri sebagai provinsi baru waktu itu katanya memang tidak gampang. Bahkan, butuh waktu panjang dan berliku.

Mulai dari mengumpulkan stakeholder, meyakinkan pemerintah pusat, hingga “mengemis” kepada presiden ketika itu, memang menjadi tantangannya. Tapi, sejarah telah berpihak pada kehendak rakyat dan akhirnya Kepri menjadi provinsi ke 32.

Tapi, Madura memang bukan Kepri. Memang tidak mungkin sama lika-likunya. Tapi, peluang menjadikan Madura PM baru, bukan tidak mungkin, seperti halnya dulu Kepri. Kalau kita bisa menjadikan Madura lebih besar dengan menjadikan PM, kenapa tidak. Terus, kalau bukan kita-kita dari Madura, siapa yang peduli?

Melihat data potensi migas yang disajikan Said, semestinya kita semua berpikir panjang. Pembangunan di Madura seharusnya lebih dari yang ada sekarang. Madura tidak boleh puas hanya punya Jembatan Suramadu. Madura harus bisa tumbuh lebih besar lagi.

Salah satu pintunya sudah ada, lewat pembentukan PM. Mengapa harus provinsi? Sederhana saja, dari pengelolaan migas, Madura sudah bisa besar. Apakah selama ini tidak dikelola dengan baik, sehingga harus jadi PM dulu? Jawabannya, Iya.

Tolong dicatat, sampai detik ini Sumenep yang penghasil migas terbesar di Madura, belum menerima dana bagi hasil migas proporsional. Penyebabnya, karena berdasarkan Permendagri No. 8/2007 tentang Batas Kelola Migas, Sumenep bisa tidak masuk sebagai daerah penghasil.

Dalam ketentuan tersebut, Blok Maleo (blok migas yang dikelola Santos) saja dianggap sebagai bukan wilayah Sumenep, tapi wilayah Provinsi Jatim. Itu karena Blok Maleo berjarak 5,7 mil lepas pantai dan oleh karenanya menjadi hak Provinsi Jatim. Konsekuensinya, Sumenep tidak dapat bagi hasil migas sebagai daerah penghasil yang konon nilainya sampai Rp 100 miliar per tahun.

Untuk itu, sebenarnya sudah ada judicial review ke Mahkamah Agung (MA) dari DPRD Sumenep dan berhasil. MA memerintahkan Mendagri merevisi ketentuan tersebut. Sehingga Sumenep diharapkan memeroleh bagi hasil migas sebagai daerah penghasil. Dasarnya, Blok Maleo hanya berjarak 4 mil laut dan seharusnya masuk Sumenep.

Tapi, apa yang terjadi? Sampai detik ini tidak ada bagi hasil migas dari sana sebagai daerah penghasil. Padahal, judicial review itu salinan putusannya sudah diterima 2010 silam. Itu baru persoalan Sumenep, belum di daerah Madura yang lain.

Nah, dari sini saja, menjadi penting menjadikan Madura sebagai provinsi. Betapa banyak potensi migas yang nantinya diperoleh kabupaten di Madura. Tanpa PM, akhirnya pengelolaan migas itu hanya menjadi milik Jatim dan pusat yang dominan. Sedangkan Madura, ya hanya menjadi penonton dalam permainan di daerah sendiri.

Jelas ini sesat pikir yang tidak bisa dibiarkan. Dari sektor migas saja, sudah jelas alasan kuat menjadikan Madura provinsi. Belum lagi alasan lain, misalnya potensi pertanian, perkebunan dan pariwisata di Madura. Kita harus yakin, Madura sudah berkembang.

Maka, dengan menjadikan Madura provinsi ke-35 di Indonesia, niscaya harapan dan asa kesejahteraan masyarakat itu akan makin semakin kongkrit. Bukannya, kita Madura, memang dikenal dengan istilah telok lema (35, Bahasa Madura). Jadi, tunggu apalagi? Maaf, selamat pagi. (*)

*) Sekjen P4M, Ketua PWI Bangkalan