Sidang Perdana PTUN Antara KPUD Bangkalan Vs Caleg Aliman Besok Di Gelar

KPU Bangkalan Bakal Hadiri Sidang PTUN| Oleh : Aryan

Komisioner Bidang Tehnik dan Data KPU Bangkalan, Tajul Anwar.-Foto : Aryan/MC.com

Komisioner Bidang Tehnik dan Data KPU Bangkalan, Tajul Anwar.-Foto : Aryan/MC.com

Maduracorner.com,Bangkalan– Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten,  untuk kali pertama akan menghadiri sidang perdana di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara  (PTUN) Surabaya, Senin (9/9) besok. Sidang tersebut digelar, sebagai tindak lanjut dari dikabulkannya permohonan gugatan yang dilayangkan oleh Aliman Haris, sebagai calon anggota legislatif (caleg) daerah pemilihan (dapil) 4 dari PKPI, dimana KPUD Bangkalan tidak meloloskan Pencalonannya dengan alasan kurang memenuhi persyaratan administeratif sebagaimana ketentuan yang ada.
“Pihak kami siap menghadapi segala bentuk gugatan yang dilayangkan oleh saudara Aliman. Silahkan, karena hal  itu merupakan bagian dari perjalanan proses berdemokrasi dan kami telah siap mengikuti segala tahapan sidang sampai putusan nanti,” ujar Ketua KPUD Bangkalan, Fauzan Jakfar melalui Komisioner Bidang Tehnik dan Data, Tajul Anwar saat di konfirmasi melalaui telepon selulernya, Minggu, (8/9).

Dijelaskan Tajul Anwar, tidak lolosnya Aliman Haris sebagai caleg karena yang bersangkutan tidak melampirkan formulir BB4 tentang pengunduran diri dan hingga kini Aliman Haris masih tercatat sebagai anggota Komisioner Komisi Informasi (KI) Kabupaten Bangkalan. Juga sesuai dengan Peraturan KPU RI tentang Pemilu dinyatakan setiap orang yang menjadi anggota lembaga suatu Badan yang anggarannya bersumber dari keuangan negara harus mengundurkan diri.

Terpisah, Aliman Haris yang merasa dirugikan itu, menilai KPU RI melalui KPUD Bangkalan tidak konsisten terhadap saran yang telah diterbitkan sehingga  terkesan kontras dengan fakta dilapangan. Bisa dilihat dari beberapa caleg yang telah di tetapkan sebagai daftar calon tetap (DCT) di Kabupaten Bangkalan. Ternyata hingga saat ini masih tetap menjabat disuatu lembaga tanpa terlebih dahulu harus mengundurkan diri.
”Saya menilai, dihadapan hukum KPU Bangkalan melalui saran KPU RI tidak konsisten dalam menafsirkan makna pasal 51 ayat 1 huruf K Undang -undang no 8 tahun 2012 tentang pemilu. Karena terkesan masih ada diskriminasi, itu sebabnya kenapa saya mengajukan gugatan ke PT-TUN Surabaya, ” pungkas Aliman Haris. (yan/min).

 

Email Autoresponder indonesia