Soal Polemik Data KPU-Bawaslu Sumenep, Pengamat Hukum: Perlu Duduk Bareng

Sumenep, Maduracorner.com, Polemik penentapan data pemilih sementara (DPS) hasil pelno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep belum menemui titik terang.
Pasalnya, baik KPU maupun Bawaslu sama-sama tetap pada pendiriannya.

Polemik ini dipicu lantaran Bawaslu memilih walk out dari forum pleno penetapan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) yang diselenggarakan oleh KPU pada Senin (14/9/20) lalu. Buntutnya, hasil pleno data pemilih tersebut dinilai tidak akurat oleh Bawaslu.

Menanggapi perseteruan antara pihak penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu, pengamat hukum Sumenep Rausi Samorano angkat bicara.

“Pangkal persoalannya ada pada proses ketika temuan awal oleh Bawaslu, namun temuan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh KPU sehingga menimbulkan kesenjangan,” katanya.

Dirinya menambahkan,persoalan menjadi semakin rumit ketika Bawaslu meminta AB-KWK, akan tetapi tidak diberikan oleh KPU berdasarkan peraturan peundang-undangngan KPU RI.

“Akibatnya, proses pengawasan Bawaslu menjadi terganggu karena tidak memiliki AB-KWK,” imbuhnya

Menurut Rausi, persoalan data yang dikecualikan itu sebetulnya hanya salah persepsi atau salah menafsirkan aturan. Meski dimikian, pihaknya tidak serta merta menyalahkan KPU. Sebab, KPU berpedoman pada Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, yang dituangkan dalam aturan KPU RI.

“Memang ada beberapa data yang sifatnya rahasia dan tidak boleh disebarkan kepada sembarang orang.
Hanya saja, dalam menafsirkan pedoman tidak boleh diberikan kepada siapa pun itu, KPU menafsirkan secara hitam putih atau saklek, tanpa melihat aturan pelaksanaannya,” jelas dia.

Ia mengungkapkan, UU Nomor 3 Tahun 2006 telah mengalami perubahan. Yaitu diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Dimana, yang masuk rahasia itu adalah data pribadi penduduk dan ada aturan pelaksanaannya untuk menggunakan data dimaksud .

“Untuk meredam polemik anatara KPU dan Bawaslu solusinya tinggal duduk bareng. Lalu membuat kesepakatan seperti apa yang tidak melanggar aturan. Jadi, tidak terlalu sulit kalau mereka mau memahami tugas dan fungsi masing-masing,” ungkapnya.

“Jikalau KPU dan Bawaslu tetap pada pendiriannya masing-masing tidak masalah. Hanya saja harus menempuh jalur hukum. Saya sarankan Bawaslu kembali ke Pasal 219 UU 07 tahun 2017. Laksanakan juga pasal 480, 510 dan 512,” tandasnya. (ZN)

Email Autoresponder indonesia