Bangkalan, maduracorner.com – Puluhan warga yang mengaku perwakilan masyarakat Desa Mano’an, Kecamatan Kokop mendatangi Komisi A DPRD Kabupaten Bangkalan, kamis (4/6/2015) siang. Mereka mendesak agar pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) di desanya ditunda. Bukan itu saja, mereka juga memintaagar tahapan pendaftaran cakades kembali dibuka.
Menurut mereka, desakan ini muncul karena masyarakat menilai ada yang janggal saat proses pendaftaran cakades oleh panitia pemilihan kepala desa (P2KD). Salah satunya karena panitia dibentuk tanggal 24 Februari 2015.
“Anehnya, peraturan daerah (perda) mengenai pilkades belum dibuatkan, P2KD sudah melaksanakan tahapan-tahapan pendaftaran. Ini tentu janggal,”tandas salah seorang warga Desa Mano’an, Jalaluddin kepada maduracorner.com.
Mereka menduga, P2KD Desa Mano’an terkesan tergesa – gesa melakukan tahapan pilkades untuk menjegal salah seorang calon, yakni Asmori. Sehingga yang bersangkutan tidak bisa mendaftar karena masih tersangkut urusan polisi. Untuk diketahui, Asmori sempat masuk penjara selama 3 bulan 15 hari akibat menempeleng seseorang.
“Bayangkan, pendaftaran hanya dibuka hanya 1 jam kemudian ditutup kembali. Warga jangan dibodoh – bodohi,”cetus Jalaluddin.
Sementara itu, Sekretaris Komisi A DPRD Kabupaten Bangkalan, Mahmudi mengatakan, pihaknya akan menengahi persoalan ini dan berpatokan pada hukum. “Yang perlu diketahui, pembentukan panitia pilkades sebelum perda diterbitkan tetap dianggap sah asal tidak bertentangan dengan UU No. 72 tahun 1975”,ujarnya.
Mahmudi pun berjanji, Komisi A akan segera mengklarifikasi masalah ini pada pihak berwenang. Mulai dari Bappemas dan Pemdes Bangkalan maupun Kabag Hukum Setda Bangkalan. “Sementara menyangkut masalah penundaan pendaftaran pilkades, Komisi A tidak punya wewenang untuk menunda pelaksanaannya. Namun kami akan mengklarifikasi, apakah tahapan-tahapan pilkades sudah benar- benar sesuai”,pungkasnya. (yan/mad).
Penulis : Aryan
Editor : Mamad El Sahraawy